Surabaya (beritajatim.com) – Cawagub Jatim nomor urut 2 Emil Elestianto Dardak bertemu dengan perwakilan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sylvana Maria Apituley di Surabaya. Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis soal perlindungan anak.
Sylvana mengatakan pentingnya calon kepala daerah di Pilkada 2024 untuk mengintegrasikan perspektif perlindungan anak dalam visi dan misinya.
“Kami di KPAI ditemani civil society, seperti dari Wahana Visi, diberi tugas oleh undang-undang untuk mengawasi bagaimana sejauh mana pemerintah melindungi anak-anak Indonesia,” jelas Sylvana dalam keterangannya, Rabu (9/10/2024).
Sylvana menekankan bahwa wilayah Jawa Timur merupakan salah satu area prioritas KPAI dalam pemantauan Pilkada 2024. Sylvana menyoroti bahwa ketiga calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada Jawa Timur kali ini adalah perempuan, dan hal ini membuat KPAI semakin fokus memastikan visi misi para calon memuat perspektif hak anak.
“Kami mau memastikan calon-calon mengintegrasikan perspektif hak anak dalam visi misi mereka, sejauh mana mereka peduli pada isu perlindungan anak,” tambahnya.
Selain itu, Sylvana juga menyoroti masalah-masalah utama yang dihadapi anak-anak di Jawa Timur, termasuk perundungan, kekerasan seksual, dan eksploitasi seksual. Menurutnya, anak-anak yang rentan, terutama yang berasal dari keluarga miskin atau yang hidup dengan disabilitas, harus menjadi perhatian serius dari pemerintah.
“Kami ingin tahu bagaimana komitmen para calon kepala daerah dalam melindungi anak, baik selama proses kampanye maupun saat mereka terpilih,” lanjut Sylvana.
KPAI juga mendorong agar calon kepala daerah memperkuat sistem pengawasan dengan membentuk komisi perlindungan anak daerah. Sylvana berharap Emil Dardak dan Khofifah dapat menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pembentukan komisi ini.
“Karena sistem pengawasan itu penting, dan ini tentunya akan membantu pemerintah dalam mengatasi problem-problem yang dihadapi,” tegasnya.
Sementara itu, Emil Dardak menyatakan dukungan penuh terhadap upaya untuk mengintegrasikan isu perlindungan anak dalam visi misi mereka. Emil menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak anak sebagai bagian dari komitmen bersama dengan calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
“Kami sepenuhnya mendukung apa yang disampaikan oleh KPAI. Komitmen kami bahwa perlindungan anak merupakan prioritas yang tak bisa ditawar. Visi dan misi kami mencakup komitmen untuk memperkuat perlindungan bagi anak-anak di Jawa Timur, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan,” ujar Emil.
Ia juga menekankan bahwa persoalan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh pemimpin daerah.
Lebih lanjut, Emil menjelaskan bahwa program-program yang telah disiapkan bersama Khofifah akan berfokus pada berbagai aspek perlindungan anak, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan hukum.
Emil mencontohkan kepempimpinan Khofifah-Emil periode 2018-2024 memiliki inovasi Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (LAPOR PAK) Tangkas Tuntas di Jawa Timur merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang berhasil masuk dalam Top 45 Kompetesi Inovasi Pelayanan Publik.
Inovasi ini memiliki prosedur sederhana yang terintegrasi dan dilakukan secara responsif, implementatif, dan kolaboratif.
“UPT PPA Jawa Timur juga melakukan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendidikan bagi korban kekerasan,” kata Emil.
Ia menyadari banyaknya tantangan yang dihadapi oleh anak-anak di Jawa Timur, termasuk masalah kekerasan seksual, perundungan, dan eksploitasi anak.
“Kami menyadari bahwa isu-isu seperti kekerasan seksual dan eksploitasi anak memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan lembaga seperti KPAI, untuk mengatasi persoalan-persoalan ini secara holistik,” tambah Emil.
Terkait dorongan dari KPAI untuk membentuk komisi perlindungan anak daerah, Emil menanggapi dengan positif. Menurutnya, pembentukan komisi tersebut akan membantu meningkatkan pengawasan dan memastikan bahwa hak-hak anak terjamin di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.
“Kami sangat terbuka dengan ide pembentukan komisi perlindungan anak daerah. Ini sejalan dengan visi kami untuk memperkuat sistem pengawasan dan memastikan bahwa program-program perlindungan anak berjalan efektif di tingkat lokal,” ungkapnya.
Emil juga menegaskan bahwa komitmen perlindungan anak tidak akan berhenti di atas kertas saja, tetapi akan diwujudkan melalui kebijakan yang nyata dan terukur.
“Kami ingin memastikan bahwa perlindungan anak bukan sekadar retorika dalam kampanye, tetapi diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret. Dengan dukungan semua pihak, kami yakin dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan layak bagi anak-anak di Jawa Timur,” pungkas Emil. [tok/beq]
Link informasi : Sumber
