Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengingatkan pemerintah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 lebih memprioritaskan kepentingan rakyat dan pembangunan di atas kepentingan diri, keluarga maupun kelompok.
APBD 2025 sudah disepakati bersama oleh Pejabat Sementara Bupati Imam Hidayat dan DPRD Kabupaten Jember, Kamis (21/11/2024). “Kami menekankan pentingnya APBD 2025 yang pro rakyat. Jangan sampai, gula APBD yang seharusnya untuk rakyat, justru menjadi pil pahit yang membunuh keinginan rakyatnya,” kata juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Edo Rahmanta Ersu Putra.
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya perencanaan dalam APBD 2025. “Selain harus selaras dengan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, juga harus benar-benar tepat sasaran agar dapat dinikmati sebaik-baiknya oleh seluruh rakyat Jember,” kata Edo.
Menurut Edo, anggaran yang prorakyat bukan saja hanya terlihat benar dan demokratis dalam proses penyusunannya. “Wajah APBD 2025 juga harus benar-benar pro terhadap “wong cilik” dan berkeadilan, sehingga mampu mewujudkan harapan akan kesejahteraan rakyat,” katanya.
“Fraksi Gerindra akan terus menyuarakan anggaran yang pro rakyat, baik untuk pertanian, pendidikan, kesehatan, pariwisata, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan dan pembangunan,” kata Edo.
“Hanya dengan cara itulah, angka kemiskinan yang tertinggi kedua di Jawa Timur, dan pembangunan yang tertinggal dengan daerah tetangga yang lain, akan mampu kita kejar menjadikan Jember baru dan Jember maju di masa yang akan datang,” kata Edo.
Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), ada pergeseran anggaran pada beberapa internal organisasi perangkat daerah. “Tujuannya untuk mengefektifkan kegiatan, agar dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan rencana,” kata Sunarsi Horis, juru bicara Badan Anggaran, dalam sidang paripurna di DPRD Jember, Kamis (21/11/2024).
Akumulasi pendapatan daerah disepakati sebesar Rp 4,276 triliun. Akumulasi belanja diproyeksikan sebesar Rp Rp 4,648 triliun. “Dengan demikian APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami defisit sebesar Rp 317,876 miliar,” kata Sunarsi. [wir]
Link informasi : Sumber
