Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar wakil rakyat fokus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Mantan Menko PMK ini menyebut bahwa jabatan yang diemban sebagai wakil rakyat harus digunakan untuk menjalankan kedaulatan rakyat.
Hal ini, kata Puan, karena para anggota DPR dan DPD dipilih melalui proses Pemilu dari suara rakyat yang telah percaya.
“Melalui Pemilu, rakyat telah mempercayakan kepada kita, anggota DPR RI dan DPD RI terpilih, untuk menjalankan kedaulatan rakyat, suatu kekuasaan yang digunakan untuk mengatur bangsa dan negara, sehingga dapat memberikan rakyat hidup sejahtera,” tuturnya saat menjadi Pembina Upacara Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI terpilih Periode 2024-2029, Sabtu (21/9/2024).
Puan menjelaskan bahwa dalam konstitusi, DPR dan DPD merupakan penyelenggara kedaulatan rakyat dengan fungsi dan tugasnya masing-masing di mana DPR RI memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan serta juga melakukan diplomasi parlemen.
Sedangkan DPD RI memiliki fungsi pengawalan atas hal-hal yang berkaitan dengan daerah yaitu pengusulan RUU, ikut membahas RUU, serta pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah.
“Melalui fungsi dan tugas tersebut, DPR RI dan DPD RI ikut mengawal jalannya pemerintahan dalam menyelenggarakan pembangunan nasional sehingga tercapai kesejahteraan rakyat, kemajuan di segala bidang, dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,” ungkap Puan.
Ketua DPP PDI Perjuangan ini juga menyinggung saat ini Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan dan mengingatkan kepada Anggota dewan terpilih periode 2024-2029 yang akan dilantik pada 1 Oktober mendatang agar dapat berpartisipasi mengatasi berbagai tantangan tersebut
“Kita harus dapat menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar dapat keluar dari middle income trap,” kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Adapun berbagai tantangan yang dimaksud Puan adalah masalah-masalah struktural dalam pembangunan nasional seperti dalam hal kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri nasional, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia (SDM) dan lain sebagainya.
“Bonus demografi harus dapat dioptimalkan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menjadi beban demografi yang menghambat kemajuan bangsa dan negara,” tambah Puan. [hen/ian]
Link informasi : Sumber
