Surabaya (beritajatim.com) – Peluncuran buku “Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologi” karya Todung Mulya Lubis pada Kamis, 12 Desember 2024 kemarin, menjadi momen penting untuk merefleksikan proses demokrasi di Indonesia.
Peluncuran buku yang dilaksanakan secara virtual dan dipusatkan di Jakarta tersebut turut diikuti oleh berbagai daerah, termasuk Surabaya.
Melalui karya terbarunya, Todung menghadirkan tiga buku yang berfokus pada sengketa Pilpres 2024, yaitu “Antara Hukum dan Politik: Membedah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024”, “Keadilan Elektoral di MK”, dan “Suara Publik Bergaung di MK”.
Buku-buku ini menawarkan analisis mendalam tentang sengketa Pilpres 2024 yang diproses di Mahkamah Konstitusi (MK). Todung tidak hanya mengulas sisi hukum dari sengketa tersebut, tetapi juga menyoroti peran politik, etika, dan psikologi dalam dinamika proses Pilpres.
Ia menyajikan gambaran tentang bagaimana suara publik menggema selama 14 hari kerja setelah permohonan sengketa diterima oleh Kepaniteraan MK, serta mengungkapkan berbagai peristiwa penting selama persidangan.
Dalam diskusi peluncuran buku tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, Mohammad Syaiful Aris mengungkapkan bahwa buku-buku Todung menarik perhatian karena membahas isu-isu kompleks yang melibatkan banyak aspek.
Menurutnya, buku ini menarik karena tidak hanya membahas hukum, tetapi juga mengangkat isu politik, etika, dan psikologi yang sering kali melatari proses sengketa Pilpres. “Buku ini menarik karena mengupas perdebatan yang mencakup lebih dari sekadar hukum,” ujar Syaiful Aris, ditulis Minggu (15/12/2024).
Todung juga menekankan dalam bukunya bahwa MK tidak hanya berperan dalam menguji hasil Pilpres, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan sistem pemilu di masa depan.
Ia mengingatkan bahwa meskipun proses Pilpres telah selesai, perbaikan sistem pemilu tetap menjadi hal yang harus dipikirkan ke depan, sesuai dengan prinsip pemilu yang harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).
Syaiful Aris menambahkan, buku ini juga menggali lebih dalam mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan pemilu, seperti bantuan sosial, netralitas aparat, dan independensi penyelenggara pemilu.
“Hal menarik dalam buku pertama adalah perdebatan mengenai bukti dan pendapat ahli yang dihadirkan. Meskipun putusan MK menyatakan bahwa dakwaan tersebut tidak terbukti, topik seperti netralitas aparat dan independensi penyelenggara pemilu tetap menjadi perdebatan yang penting,” tambahnya.
Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI, hadir sebagai pembicara utama dalam acara tersebut memberikan kritik terhadap isu netralitas aparat kepolisian dan dugaan kriminalisasi yang dibahas dalam buku Todung.
“Bu Mega mengkritik soal keterlibatan polisi dalam buku ini, dengan fokus pada netralitas aparat dan potensi kriminalisasi,” kata Syaiful Aris.
Todung dalam bukunya juga menyampaikan kritik terhadap kinerja MK yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsinya. “Todung mengkritik MK karena belum maksimal dalam menjalankan perannya,” ujar Syaiful Aris.
Buku kedua Todung, yang melibatkan banyak ahli di bidangnya, menyoroti pentingnya etika dalam proses demokrasi Indonesia. Syaiful Aris menjelaskan, buku ini menekankan bahwa hukum demokrasi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai etika yang harus ada dalam bernegara.
Peluncuran buku “Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologi” memberikan kesempatan untuk merefleksikan dan memperbaiki sistem demokrasi Indonesia. “Ada catatan penting yang perlu diperbaiki, yakni prinsip Luber Jurdil yang harus dipegang teguh dalam setiap proses pemilu,” tutupnya. [ipl/but]
Link informasi : Sumber
