Soroti Carut-marut Layanan Kesehatan di Pamekasan, NasDem Desak UHC Prioritas Kembali Berlaku

Pamekasan (beritajatim.com) – Fraksi Partai NasDem DPRD Pamekasan menegaskan bahwa kebijakan anggaran daerah harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Pamekasan, Mustafa Afif, pada Rapat Paripurna DPRD Pamekasan dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (30/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Nasdem menyoroti sejumlah sektor yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran daerah. Di antaranya pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), struktur belanja operasional, sektor pendidikan, pemerataan infrastruktur, hingga pelayanan kesehatan.

“Prinsipnya, kami menekankan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki tujuan yang jelas, indikator yang terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya. Termasuk menghasilkan out put dan out come yang substantif terhadap kemajuan dan kemandirian Pamekasan,” kata Mustafa Afif, Kamis (1/10/2026).

Selain itu, di sisi pendapatan daerah, peningkatan PAD juga perlu dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang sah. “Pada saat yang sama, praktik pungutan liar harus dihentikan karena berpotensi membebani masyarakat sekaligus mengganggu tata kelola pemerintahan,” imbuhnya.

Sektor pendidikan juga turut menjadi sorotan, terlebih selama ini Pamekasan mengusung identitas sebagai kota pendidikan. “Karena itu tidak boleh berhenti pada slogan. Status kota pendidikan ini harus benar-benar tercermin melalui kebijakan, penganggaran, fasilitas pendidikan, serta pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat,” jelasnya.

Namun, Fraksi NasDem memberikan penekanan khusus terhadap sektor kesehatan. Persoalan Universal Health Coverage (UHC) disebut telah menjadi salah satu aspirasi penting masyarakat, sehingga pengembalian status UHC menjadi UHC Prioritas menjadi salah satu kebutuhan mendesak dalam mengakses layanan kesehatan.

“Sering kami sampaikan permasalahan dan aspirasi dari masyarakat bahwa untuk mengatasi persoalan kesehatan yang semrawut ini, agar tidak terjadi korban yang sekarat dan meninggal lagi, Pamekasan harus dikembalikan status UHC-nya menjadi prioritas lagi. Ini keniscayaan,” tegas politisi muda yang juga tercatat sebagai Ketua DPD Nasdem Pamekasan.

Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah menempatkan kebijakan kesehatan sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan anggaran dan pelayanan publik. “Sudah cukup masyarakat Pamekasan tersiksa dengan jelimetnya urusan kesehatan, baik yang status BPJS-nya terblokir; posisi desil yang tidak sesuai dengan kenyataan; belum lagi urusan administratif yang ruwet; termasuk juga telah banyak yang menggadaikan atau menjual harta miliknya demi pengobatan,” sambung Afif.

Persoalan kesehatan tidak semestinya hanya dilihat dari sisi administratif dan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan juga harus menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah diminta agar mengutamakan kembali skema UHC Prioritas, tentunya harus disertai pembenahan data kepesertaan, penyederhanaan persoalan administratif, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

“Bagi kami, kebijakan anggaran pada akhirnya harus bermuara pada satu hal, yakni memastikan uang rakyat kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang nyata, terukur, dan memberikan manfaat substantif. Sehingga Pamekasan wajib UHC Prioritas. Tak ada pilihan lain,” pungkasnya. [pin/suf]