Bromo Tengger Semeru dan 12 Taman Nasional Lain Disiapkan Cari Sumber Pendanaan Sendiri

Yogyakarta (beritajatim.com)– Upaya menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati Indonesia memasuki babak baru. Pemerintah mendorong 13 taman nasional dan tiga lanskap prioritas agar mampu membiayai pengelolaannya secara mandiri, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Langkah ini menjadi penting karena besarnya manfaat kawasan konservasi bagi dunia belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Di sisi lain, biaya pengelolaan yang telah dikeluarkan dinilai belum optimal dalam menghasilkan dampak langsung bagi warga.

“Selama ini, kawasan konservasi di Indonesia memiliki manfaat besar secara global tetapi masyarakat masih belum merasakan manfaatnya,” ujar Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan RI, Prof. Satyawan Pudyatmoko dalam siaran pers saat menghadiri workshop di UGM kemarin.

Satyawan menyebut, sejumlah taman nasional telah menunjukkan potensi untuk mengembangkan pembiayaan secara mandiri. Tiga di antaranya adalah Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Gunung Rinjani, dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Ketiganya telah beralih menjadi Badan Layanan Umum (BLU), sehingga memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengelola pendapatan untuk mendukung kegiatan operasionalnya.

Pemerintah ingin memperluas model tersebut melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional. Satgas ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2026 untuk mendorong pengelolaan taman nasional yang mandiri dan berkelanjutan.

Menurut Satyawan, upaya tersebut tidak boleh berhenti pada pencarian sumber dana baru. Kawasan konservasi juga perlu dikembangkan sebagai aset yang mampu menggerakkan perekonomian tanpa mengabaikan fungsi perlindungan lingkungan.

Satgas tersebut memiliki dua fokus utama, yakni inovasi pembiayaan dan pembenahan regulasi. Melalui kedua pendekatan itu, pemerintah berharap 13 taman nasional dan tiga lanskap prioritas dapat mengembangkan sumber pendanaan yang berkelanjutan.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah mekanisme pengelolaan pendapatan taman nasional. Selama ini, pendapatan taman nasional yang belum berstatus BLU masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sehingga tidak secara langsung dialokasikan kembali untuk membiayai kegiatan konservasi di kawasan tersebut.

Direktur Utama World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, Aditya Bayunanda, mengatakan perubahan aturan menjadi salah satu agenda penting untuk memperkuat kemandirian pendanaan.

“Dengan demikian, setiap Taman Nasional memiliki pendanaan yang mandiri dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, diperlukan banyak inovasi dan pemikiran yang diperlukan untuk melakukan proses monitoring yang kredibel dan akuntabel,” jelasnya.

Dalam tiga tahun ke depan, studi kelayakan ditargetkan dilakukan terhadap sedikitnya enam taman nasional. Kajian tersebut akan memetakan berbagai potensi yang dapat mendukung pembiayaan konservasi, mulai dari karbon, keanekaragaman hayati, hingga pariwisata.

Aditya juga mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada empat taman nasional yang diminati untuk memperoleh pembiayaan.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program selama tiga tahun pertama akan menjadi modal penting untuk melanjutkan upaya pengembangan pembiayaan konservasi pada periode pemerintahan berikutnya.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Joko Tri Haryanto, menjelaskan bahwa lembaganya berperan sebagai National Climate Country Platform yang mengelola pendanaan dari berbagai sumber.

Instrumen yang tersedia meliputi hibah, dana katalitik, pinjaman, dana abadi, pembiayaan campuran, serta fasilitas pengurangan risiko pembiayaan atau *de-risking*.

BPDLH juga tengah mendorong sejumlah inisiatif, termasuk pembiayaan inovatif bagi 13 taman nasional dan tiga lanskap prioritas, Indonesian Coral Reef Bond, Green Peatland Economy (GPE) melalui monetisasi karbon gambut, serta platform pembiayaan campuran Indonesian Biodiversity Funds (IBioFund).

Kawasan konservasi yang menjadi sasaran program tersebut dibagi ke dalam tiga tingkatan berdasarkan kesiapan dan kapasitas masing-masing. Pendekatan ini diharapkan membuat skema pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi setiap kawasan.

Joko berharap Indonesia dapat mengembangkan dana abadi keanekaragaman hayati sekaligus mengubah cara pandang terhadap sumber daya alam.

“Harapannya ketika kita sampaikan ke seluruh dunia bahwa Indonesia sudah punya sekarang dana abadi keanekaragaman hayati. Kita dorong bersama-sama supaya paradigma yang tadi kita sampaikan kita bisa membentuk paradigma baru bahwa keanekaragaman hayati itu pusat pendapatan bukan pusat pembiayaan,” harap Joko.

### Kesejahteraan Masyarakat Harus Tetap Menjadi Prioritas

Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dwiko Budi Permadi, menilai pengembangan pembiayaan mandiri perlu disertai pemahaman yang menyeluruh mengenai konservasi, arsitektur pendanaan, dan peluang investasi yang tidak bergantung pada skema konvensional.

Ia berharap workshop nasional tersebut menghasilkan model pembiayaan inovatif, memperkuat sinergi lintas sektor, serta merumuskan mekanisme pembagian keuntungan yang jelas. Kerangka perlindungan sosial bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi juga dinilai penting.

Hasil workshop menunjukkan bahwa sebagian besar pendanaan pengelolaan taman nasional masih bergantung pada sumber luar negeri, baik dalam bentuk hibah maupun investasi. Karena itu, sumber pendanaan domestik perlu diperluas melalui mekanisme kompensasi, kegiatan komersial, dan skema kerja sama.

Namun, pengembangan sumber pendapatan baru tidak boleh menggeser tujuan utama konservasi. Pelaksanaan program harus disertai komitmen untuk mencegah benturan kepentingan, perlindungan lingkungan dan sosial yang kuat, serta jaminan bahwa manfaatnya benar-benar kembali kepada upaya pelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan sektor pariwisata di kawasan konservasi juga membutuhkan pengamanan yang serius agar aktivitas ekonomi tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap ekosistem.

Dengan demikian, kemandirian finansial taman nasional tidak cukup diukur dari besarnya pendapatan yang dihasilkan. Keberhasilannya juga perlu dilihat dari kemampuan menjaga keanekaragaman hayati, membiayai konservasi secara berkelanjutan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. [aje]