Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai penggerak komunikasi strategis. Penguatan ini bertujuan meningkatkan efektivitas kebijakan publik agar masyarakat memahami secara utuh berbagai program pemerintah.
Arahan tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digelar secara hibrida (hybrid), Rabu (14/10/2026). Ia menekankan bahwa legitimasi publik sangat bergantung pada cara pemerintah menyosialisasikan kebijakannya.
“Persepsi publik untuk menyampaikan dukungan atau tidak, sangat dipengaruhi sekali oleh peran dari media,” ujar Mendagri yang mengikuti acara secara daring dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Menurut Tito, pemerintah kini menghadapi tantangan arus informasi digital berupa firehose of falsehood atau penyebaran hoaks secara masif dengan intensitas tinggi. Tanpa manajemen komunikasi yang sistematis, informasi faktual pemerintah berisiko kalah gaung dibanding disinformasi.
“Sekarang dalam konteks daerah, pemerintahan daerah, Dinas Kominfo menjadi ujung tombak, salah satu mitra yang penting. Ini yang perlu teman-teman Dinas Kominfo pahami betul, sehingga kita harapkan bisa menyatu narasinya,” tegas Tito.
Sinergi Daerah-Pusat dan Prioritas Anggaran Diskominfo
Lebih lanjut, Mendagri mendorong koordinasi intensif antara Diskominfo tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dengan Badan Komunikasi (Bakom) RI. Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri akan memfasilitasi dukungan teknis agar narasi kanal komunikasi di daerah berjalan paralel dengan arahan pemerintah pusat.
Tito juga menyoroti perlunya atensi khusus dari Pemda terhadap sektor komunikasi dan informatika yang sejatinya merupakan urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar. Ia meminta kepala daerah memprioritaskan alokasi anggaran, kuantitas personel, hingga kejelasan jenjang karier di dinas tersebut.
“Harus kita perkuat kehumasan. Makanya anggarannya, jumlah personelnya, peralatannya, kemudian juga jenjang kariernya, itu mendapat atensi, kita perbaiki, dijadikan prioritas,” imbuhnya.
Selain aspek administratif dan anggaran, Mendagri menaruh perhatian pada penempatan kepala Diskominfo yang kompeten dan berpengalaman. Penunjukan figur yang tepat dinilai krusial agar pengelolaan komunikasi publik benar-benar dijalankan oleh pejabat yang memahami dinamika informasi.
“Jadi dengan demikian orang yang mengawaki betul-betul orang yang memahami tentang urusan pekerjaan, komunikasi dan informasi,” pungkas Tito. (hen/but)
Link informasi : Sumber
