Bukan Menolak Investasi, Warga Mengare Gresik Minta Persoalan Aliran Sungai Segera Diselesaikan

Gresik (beritajatim.com) – Persoalan pengurukan sungai di kawasan Mengare, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, memantik reaksi keras dari warga setempat. Sejumlah petambak membentangkan spanduk dan poster protes di sekitar lokasi pengerjaan proyek guna menyuarakan keresahan atas terganggunya pasokan air serta penurunan kualitas lingkungan tambak.

Para petambak mendesak agar aktivitas pengurukan alur sungai dievaluasi total secara sementara. Warga menuntut adanya kejelasan langkah penyelesaian dan dialog terbuka dari PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) selaku pengelola kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) bersama Badan Pengusahaan Kawasan (BPK).

Keluhan utama petambak berpusat pada pencemaran dan perubahan fisik aliran air sungai. Perubahan alur secara masif akibat material urukan dinilai menyumbat pasokan air tawar maupun pasang surut laut menuju petak tambak produktif warga.

Malik (45), salah seorang petambak Mengare, mengungkapkan bahwa proyek pengurukan tersebut berdampak langsung pada kelangsungan usahanya. Pasalnya, lahan yang ia garap saat ini belum masuk dalam skema pembebasan lahan industri, namun akses vital aliran air sungai di sekitarnya sudah terlanjur tertutup.

“Kami sebagai penyewa tambak tentu sangat dirugikan. Air sungai yang biasanya mengalir lancar ke tambak sekarang tersumbat. Kondisi air menjadi sangat keruh, sebagian tambak mengering, dan banyak ikan yang mati. Harapan kami ada penyelesaian konkret, termasuk ganti rugi serta pengerukan normalisasi sungai,” tegas Malik, Senin (2/11/2026).

Warga Dukung Investasi, Minta Pengelola Kawasan Terbuka

Senada dengan Malik, tokoh warga setempat, Abdul Amin (60), menegaskan bahwa aksi pemasangan spanduk aspirasi ini tidak dimaksudkan untuk menghambat investasi maupun iklim pembangunan kawasan industri terpadu di Kabupaten Gresik.

Kendati demikian, masyarakat berharap ekspansi industri skala besar dapat berjalan beriringan dengan asas kelestarian lingkungan serta perlindungan ekonomi lokal, khususnya bagi petambak dan nelayan yang menggantungkan mata pencaharian dari sektor perikanan.

“Kami tidak menolak pembangunan industri. Yang kami harapkan hanyalah komunikasi yang transparan, kepastian solusi, serta pemulihan fungsi sungai agar masyarakat pesisir tidak terus-menerus dirugikan,” ujar Abdul Amin.

Secara terpisah, Community Development (Comdev) Manager PT BKMS, Yudi Darjanto, menyatakan bahwa pengembangan kawasan industri JIIPE senantiasa mengedepankan asas regulasi dan perlindungan lingkungan sekitar.

Menanggapi keluhan petambak Mengare, manajemen berjanji akan berkoordinasi intensif dengan instansi teknis terkait guna melakukan verifikasi fakta serta evaluasi di lapangan.

“Terkait dinamika yang disampaikan warga, kami akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menelaah kondisi lapangan, khususnya dari kacamata aspek teknis. Kami sangat terbuka terhadap masukan masyarakat, dan saat ini tim internal kami sudah turun langsung ke lokasi,” pungkas Yudi. [dny/but]