Mojokerto (Beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meminta seluruh kader dan operator di tingkat kelurahan lebih proaktif mengajak masyarakat melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan pendaftaran digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pencapaian target 100 persen sebelum batas waktu penuntasan program nasional pada akhir 2026. Bahkan, Ning Ita (sapaan akrab, red) meminta petugas menyampaikan konsekuensi jika masyarakat menunda proses aktivasi dan pendaftaran tersebut.
Arahan itu disampaikan Ning Ita saat memimpin Rapat Evaluasi IKD dan Digitalisasi Perlinsos di Pendopo Sabha Mandala Madya. Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita meminta kader dan operator menggunakan strategi komunikasi yang efektif agar masyarakat memahami pentingnya segera melakukan aktivasi IKD.
“Saya minta semua kader dan operator menggunakan strategi komunikasi ini, yaitu dengan menyampaikan kepada warga jika tidak segera aktivasi IKD dan mendaftar Perlinsos, nanti akan kehilangan haknya mendapat bantuan, dan baru bisa mendaftar lagi untuk tahun 2028,” tegasnya, Senin (2/11/2026).
Menurut Ning Ita, masih ada masyarakat yang menganggap aktivasi IKD bukan kebutuhan mendesak. Padahal, identitas kependudukan digital tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam proses pendaftaran digitalisasi Perlinsos. Karena itu, pendekatan jemput bola harus dibarengi komunikasi yang mampu menyadarkan masyarakat agar tidak menunda proses administrasi tersebut.
“Kita kan sebenarnya tidak kepingin hak warga hilang. Kasihan, mereka warga prasejahtera kalau sampai bantuannya tidak bisa diterima lagi. Maka dari itu harus diberi pemahaman pentingnya aktivasi IKD ini,” lanjutnya.
Berdasarkan data Pemkot Mojokerto, capaian aktivasi IKD saat ini masih 44,2 persen. Sementara itu, jumlah sasaran yang tercatat mencapai 49.368 kepala keluarga (KK). Untuk mempercepat capaian tersebut, Pemkot Mojokerto telah mengerahkan 1.395 kader dan 102 operator.
Seluruh petugas dikoordinasikan melalui aplikasi Darmojo untuk mendukung pendataan dan pemantauan pergerakan di lapangan. Selain mengoptimalkan petugas, sosialisasi juga akan diperluas melalui pemasangan baliho di sejumlah titik strategis Kota Mojokerto.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mojokerto, Citra Mayangsari turut mendukung penyebarluasan informasi program tersebut agar masyarakat segera memahami dan memenuhi persyaratan administrasi digital.
Pemkot Mojokerto berharap percepatan aktivasi IKD dan pendaftaran digitalisasi Perlinsos dapat berjalan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat. Dengan begitu, integrasi layanan publik berbasis data digital dapat berjalan optimal sekaligus mendukung ketepatan penyaluran bantuan sosial. [tin/ian]
Link informasi : Sumber
