Raja Yogyakarta Sri Sultan HB X Turun Menemui Massa Aksi dengan Duduk Lesehan, Demo Soroti Demokrasi dan Kebijakan Pemerintah

YOGYAKARTA (beritajatim.com)– Suasana demonstrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (10/11/2026), menghadirkan perhatian tersendiri ketika Raja Yogyakarta sekaligus Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui peserta aksi dan duduk bersama para demonstran. Momen tersebut menjadi gambaran pendekatan dialogis di tengah penyampaian aspirasi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang turun ke jalan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang pada saat itu datang menghampiri pendemo kemudian duduk lesehan bersama peserta demonstrasi menanggapi bahwa tuntutan-tuntutan akan dipertimbangkan sesuai kondisi karena kebijakan itu untuk menjaga keamanan warga.

Sri Sultan juga mencoba menjelaskan dan memberikan tanggapan satu per satu sesuai tuntutan massa aksi.

Aksi demonstrasi berlangsung di sejumlah kawasan strategis Kota Yogyakarta. Massa yang terdiri atas mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menyuarakan berbagai persoalan, mulai dari kondisi demokrasi, kebebasan berpendapat, dugaan tindakan represif, hingga tuntutan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah elemen yang terlibat dalam rangkaian aksi tersebut di antaranya Aliansi Jogja Memanggil (AJM), Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-DIY, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Yogyakarta, Aliansi UMY Bergerak, serta BEM Universitas Ahmad Dahlan (UAD).

Salah satu aksi yang menjadi perhatian berlangsung di kawasan Kantor Gubernur DIY, kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta.

Aliansi Jogja Memanggil menyampaikan kritik terhadap situasi demokrasi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Humas Aliansi Jogja Memanggil, Dion, menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai mengancam ruang demokrasi. Di antaranya dugaan kekerasan aparat, penangkapan peserta demonstrasi, serta munculnya kelompok sipil yang dianggap berpotensi melakukan intimidasi terhadap masyarakat.

AJM, Agov juga mendesak pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Jaga Warga. Mereka menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan demokrasi dan kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat.

Bagi peserta aksi, kebebasan menyampaikan kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, pemerintah diminta membuka ruang komunikasi yang lebih luas dan memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi tanpa intimidasi.

Selain aksi di Kantor Gubernur DIY, demonstrasi juga berlangsung di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil membawa berbagai tuntutan yang berkaitan dengan persoalan nasional maupun daerah.

Mereka mendesak pemerintah segera menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk menyelamatkan masyarakat terdampak asap serta menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.

Persoalan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian. Massa meminta pemerintah menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, memperkuat perlindungan buruh, serta mewujudkan sistem pengupahan yang lebih layak.

Di bidang agraria, demonstran mendesak pelaksanaan reforma agraria sejati dan penghentian praktik perampasan tanah serta eksploitasi sumber daya alam.

Mereka juga menyuarakan penolakan terhadap militerisasi dan kekerasan terhadap masyarakat, termasuk mahasiswa, petani, nelayan, buruh, perempuan, dan kelompok minoritas.

Rangkaian demonstrasi pada 10 November 2026 berlangsung di beberapa kawasan, antara lain Monumen Tugu Yogyakarta, Gedung DPRD DIY, Kantor Gubernur DIY, dan Titik Nol Kilometer.

Sejumlah elemen massa juga merencanakan kegiatan di kawasan lain. Pergerakan demonstran berpotensi memengaruhi arus lalu lintas di Jalan Mangkubumi, Malioboro, Gejayan, serta sejumlah persimpangan menuju pusat kota.

Satlantas Polresta Yogyakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Pengaturan kendaraan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan massa di lapangan.

Demonstrasi yang berlangsung pada momentum Hari Pahlawan tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan kritik sekaligus mengingatkan pemerintah agar lebih responsif terhadap berbagai persoalan publik.[aje]