Mojokerto (beritajatim.com) – Konsistensi Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dalam menjalankan keterbukaan informasi publik mendapat apresiasi tinggi dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur. Berbagai inovasi pelayanan informasi yang dikembangkan bahkan dinilai layak menjadi percontohan bagi pemerintah daerah lain di Jawa Timur.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua KI Provinsi Jawa Timur, A. Nur Aminuddin, saat sesi wawancara Evaluasi dan Monitoring (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur 2026 secara daring bersama Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, di Balai Kota Mojokerto, Kamis (12/11/2026).
Nur Aminuddin menyoroti capaian luar biasa Kota Mojokerto yang sukses mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama lima tahun berturut-turut. Menurutnya, inovasi yang dihadirkan Pemkot Mojokerto dapat menjadi acuan (benchmark) bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
“Paparan yang luar biasa, komplit, dan sistematis. Menurut kami, hal paling menonjol dari Kota Mojokerto adalah konsistensinya,” ungkap Nur Aminuddin.
Sementara itu, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, memaparkan bahwa selama lima tahun terakhir Kota Mojokerto mampu menjaga predikat informatif dengan rata-rata nilai di atas 97, bahkan menyentuh angka 99,45 pada penilaian tahun 2025.
Sosok yang akrab disapa Ning Ita ini menegaskan, keterbukaan informasi bukan sekadar mengejar skor penilaian atau pemenuhan dokumen administrasi, melainkan memastikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat luas.
“Kami berupaya memastikan kualitas keterbukaan informasi tidak hanya terlihat dari kelengkapan dokumen, tetapi bagaimana memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan,” jelas Ning Ita.
Strategi Dongkrak Wisata Hingga Layanan Ramah Disabilitas
Di tengah keterbatasan sumber daya alam dan luas wilayah, Pemkot Mojokerto menjadikan keterbukaan informasi sebagai instrumen strategis untuk mempromosikan potensi daerah sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal.
Untuk mendukung misi tersebut, Pemkot Mojokerto meluncurkan beragam inovasi, di antaranya Duta Keterbukaan Informasi Publik (Duta KIP) dan program KIP Goes to School yang telah menjangkau 11 sekolah. Selain itu, terdapat ajang PPID Award yang melibatkan 32 perangkat daerah dan 18 kelurahan, serta operasional Mobil Videotron keliling.
Di sektor pariwisata, Pemkot mengembangkan Tourism Information Center (TIC) yang terintegrasi dengan 100 mitra UMKM, pelaku jasa lokal, serta 18 kelompok sadar wisata (pokdarwis) guna memudahkan wisatawan mengakses informasi destinasi dan kuliner.
Tak hanya berfokus pada platform digital, Pemkot Mojokerto juga menyediakan fasilitas aksesibilitas informasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Fasilitas tersebut meliputi layanan juru bahasa isyarat, guiding block, lift braille, fitur suara pada laman resmi (website), hingga ruang layanan khusus di Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada.
Ning Ita meyakini, keterbukaan informasi yang dijalankan secara konsisten akan memperkuat kepercayaan publik (public trust) terhadap tata kelola pemerintahan dan pengelolaan anggaran yang berintegritas.
“Kami ingin ini menjadi kebanggaan masyarakat bahwa Pemkot Mojokerto berkomitmen menjalankan tata kelola pemerintahan dan penggunaan anggaran secara berintegritas serta diketahui publik,” pungkasnya. [tin/but]
Link informasi : Sumber
