Tunggu Jawaban Wali Kota, Fraksi PKB Sebut Ada Dugaan Jual Beli Kios Relokasi Pasar Gadang

Malang (beritajatim.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Malang menyoroti dugaan praktik jual beli kios atau bedak di lokasi relokasi Pasar Induk Gadang, Kota Malang. Mereka mengaku belum mendapatkan penjelasan secara terperinci dalam dokumen jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD 2027.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Saniman Wafi mengungkapkan dalam dokumen tersebut ada pengaduan masyarakat mengenai dugaan praktik jual beli bedak di lokasi relokasi Pasar Induk Gadang. Nilai transaksi yang diadukan disebut mencapai Rp300 juta hingga Rp400 juta untuk kios berukuran 4 x 7 meter.

Saniman meminta Pemerintah Kota Malang menindaklanjuti informasi tersebut dengan memberikan penjelasan terbuka. Menurut Saniman jika pembangunan kios di lokasi relokasi dilakukan melalui swadaya atau iuran paguyuban pedagang seharusnya tidak muncul kabar dugaan praktik jual beli kios atau bedak

“Kalau pembangunan kios dilakukan secara swadaya oleh pedagang, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka berapa total biaya pembangunan, berapa dana yang dihimpun dari pedagang. Serta bagaimana mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban. Jangan sampai muncul angka transaksi ratusan juta rupiah, tetapi asal-usul dan dasar penetapan nilainya tidak jelas,” ujar Saniman dalam keteranganya, Kamis, (12/11/2026).

Saniman mengatakan, masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai keseluruhan proses pembangunan, pengelolaan dana, hingga penempatan pedagang di lokasi relokasi. Katanya, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan pernyataan bahwa pemerintah tidak melakukan pungutan biaya relokasi.

Menurut Saniman jika mengacu pada dokumen jawaban Wali Kota Malang pada halaman 41 poin 41. Pemerintah menyatakan tidak pernah memungut biaya relokasi dari pedagang. Pembangunan kios disebut dilakukan secara swadaya oleh paguyuban pedagang. Sementara data pedagang lama dan pedagang baru serta jumlah keseluruhan bedak atau kios masih dalam proses verifikasi dan validasi faktual.

“Jawaban tersebut belum menguraikan sejumlah substansi yang dipertanyakan Fraksi PKB. Pertama, berapa total biaya pembangunan kios di lokasi relokasi Pasar Induk Gadang sehingga muncul informasi dugaan transaksi hingga Rp400 juta untuk kios berukuran 4 x 7 meter?,” kata Saniman.

Fraksi PKB juga mempertanyakan jumlah keseluruhan dana swadaya atau iuran yang telah dihimpun dari pedagang. Untuk itu Fraksi PKB meminta penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut demi transparansi.

Fraksi PKB juga menyoroti dasar hukum dan persetujuan pemerintah apabila pembangunan dilakukan oleh paguyuban pedagang. Sebab, lokasi relokasi tersebut berada di atas aset milik Pemerintah Kota Malang. Sehingga izin pembangunan dan kesesuaiannya harus merujuk peraturan perundang-undangan.

“Berapa jumlah pasti pedagang lama yang berhak menempati kios di lokasi relokasi dan berapa jumlah pedagang baru?. Lalu, berapa total kios yang dibangun berdasarkan masing-masing ukuran, yakni 1,75 x 2 meter dan 4 x 7 meter. Ini menyangkut aset pemerintah daerah dan hak para pedagang. Harus ada kejelasan siapa yang berhak menempati, berapa jumlah yang tersedia, bagaimana mekanisme penempatan, dan apa dasar hukumnya. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” kata Saniman.

Saniman mengungkapkan hingga dokumen jawaban Wali Kota disampaikan, belum terdapat angka pasti maupun penjelasan terperinci mengenai kelima persoalan tersebut. Pemerintah baru menyampaikan bahwa proses verifikasi dan validasi data masih berlangsung.

Persoalan Pasar Induk Gadang juga disinggung dalam bagian lain dokumen jawaban Wali Kota Malang, tepatnya halaman 42–43 poin 43. Dalam bagian tersebut, Pemerintah Kota Malang menyampaikan adanya dukungan anggaran penunjang untuk kebutuhan audit hukum, pendampingan hukum bersama aparat penegak hukum, serta perencanaan penataan sementara pedagang di Pasar Gadang dan Pasar Blimbing.

Saniman menyebut dokumen tersebut belum menguraikan secara terperinci besaran anggaran, jadwal pelaksanaan, hingga tahapan penyelesaian persoalan di pasar Gadang dan Blimbing. Saniman meminta ada penjelasan dukungan anggaran dan rencana penataan pasar agar masyarakat mengetahui langkah penyelesaian dari Pemkot Malang.

“Jangan berhenti pada pernyataan bahwa anggaran sudah disiapkan atau proses verifikasi sedang berjalan. Harus ada kejelasan berapa anggarannya, apa yang akan dikerjakan, kapan dilaksanakan, dan bagaimana hasilnya nanti. Pedagang membutuhkan kepastian, bukan sekadar penjelasan normatif,” ujar Saniman.

Fraksi PKB, kini menanti Pemerintah Kota Malang memberikan penjelasan menyeluruh mengenai persoalan relokasi Pasar Induk Gadang. Menurut Saniman keterbukaan informasi diperlukan agar tidak berkembang berbagai spekulasi di tengah masyarakat dan para pedagang.

“Yang kami minta sederhana, pemerintah harus membuka persoalan ini secara terang. Jika memang tidak ada praktik jual beli kios, jelaskan mekanisme pembangunan dan pembagian kiosnya. Jika ada dana swadaya, buka berapa jumlahnya dan bagaimana pertanggungjawabannya. Dengan begitu, masyarakat dan pedagang mendapatkan kepastian,” kata Saniman. (luc/ian)