Eks Asrama VOC di Bandar Grissee Gresik Rata dengan Tanah, Hasil Kajian Arkeologi Belum Dibuka
Gresik (beritajatim.com) – Nasib bangunan cagar budaya eks Asrama VOC di kawasan Wisata Heritage Bandar Grissee, Gresik, menjadi sorotan. Bangunan bersejarah milik PT Pos Indonesia itu kini sudah rata dengan tanah dan tidak lagi menyisakan material aslinya. Sementara itu, hasil kajian arkeologi yang menjadi dasar rencana pembangunan ulang belum dibuka secara luas kepada publik.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mengaku kajian arkeologis hingga perencanaan teknis pembangunan ulang telah rampung. Namun, rencana menghidupkan kembali bangunan tersebut masih berkutat pada urusan perizinan.
Persoalan ini menjadi perhatian karena pembongkaran eks Asrama VOC tidak menyisakan material asli, mulai dari unsur kayu hingga bagian konstruksi beton. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana keaslian dan nilai sejarah bangunan itu akan dipertahankan melalui rencana pembangunan ulang.
Arkeolog sekaligus Pamong Budaya, Khairil Anwar, menilai hasil kajian terhadap situs cagar budaya semestinya tidak berhenti sebagai dokumen internal pemerintah. Masyarakat juga berhak mengetahui dasar ilmiah dan rekomendasi yang dihasilkan dari kajian tersebut.
Menurut anggota Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) Komisariat Daerah Jawa Timur itu, keterbukaan menjadi bagian penting dalam proses pelestarian cagar budaya. Terlebih, rekomendasi kajian akan menentukan apakah bangunan tersebut layak direkonstruksi, dibangun ulang, atau justru tidak boleh didirikan kembali demi menjaga keaslian nilai sejarahnya.
“Publik memiliki hak penuh untuk mengetahui substansi hasil kajian tersebut, termasuk rekomendasi teknis apakah suatu objek cagar budaya perlu direkonstruksi, dibina ulang, atau justru tidak boleh dibangun kembali guna menjaga keaslian nilai sejarahnya,” ujarnya, Senin (17/11/2026).
Ia mengingatkan, tanpa penjelasan terbuka, keputusan pembangunan ulang berpotensi memunculkan spekulasi. Apalagi, kondisi bangunan saat ini sudah tidak lagi menyisakan material asli yang dapat menjadi bagian dari proses pemulihan.
“Hasil kajiannya itu dibina ulang, dibangun ulang, atau enggak boleh dibangun lagi harus diperjelas dan dipublikasikan,” imbuhnya.
Di sisi lain, PT Pos Properti Indonesia menyebut rencana pembangunan belum bisa direalisasikan karena masih menunggu kelengkapan perizinan.
Regional Officer PT Pos Properti Indonesia Jawa Timur, Adinda A. Prabowo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi kajian dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparekrafbudpora) Gresik.
Tahapan berikutnya adalah mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melalui instansi terkait.
“Saat ini kami belum melakukan pembangunan sesuai rekomendasi dikarenakan belum memperoleh PBG dan SLF,” tuturnya.
Adinda menyatakan perusahaan sedang melengkapi dokumen persyaratan untuk mengurus kedua perizinan tersebut. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait juga terus dilakukan agar proses administrasi bisa segera dituntaskan.
Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Disparekrafbudpora Gresik, Mudi Rahayu, memastikan kajian yang melibatkan tenaga ahli cagar budaya bersama pihak terkait telah selesai.
Namun, hasil kajian tersebut mengarah pada pembangunan ulang dalam bentuk replika, bukan mengembalikan bangunan menggunakan material aslinya.
“Nantinya akan dibangun ulang alias replika sesuai rekomendasi arkeolog. Saat ini masih tahapan perizinan PBG dan SLF,” paparnya. [dny/beq]
Link informasi : Sumber