Diana Sasa Serap Aspirasi Guru Magetan, dari Kesejahteraan Pendidik hingga Perlindungan Anak

0

Magetan (beritajatim.com) – Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, belum meratanya kesejahteraan tenaga pendidik, hingga persoalan perlindungan anak menjadi sejumlah persoalan yang disuarakan para guru di Kabupaten Magetan. Berbagai aspirasi tersebut diterima Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Diana A.V. Sasa, dalam kegiatan reses Masa Persidangan I Tahun 2026–2027.

Aspirasi itu disampaikan dalam sejumlah pertemuan bersama kelompok pendidik dari berbagai organisasi, di antaranya Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Guru Madrasah Ibtidaiyah Swasta (GMIS), Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA), serta Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI).

Dalam dialog tersebut, para guru menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi saat menjalankan kegiatan belajar mengajar. Salah satu persoalan yang cukup banyak disorot adalah keterbatasan fasilitas pendidikan, baik sarana pembelajaran maupun prasarana penunjang aktivitas sekolah.

Ketersediaan fasilitas yang memadai dinilai menjadi kebutuhan mendasar untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung perkembangan peserta didik. Terlebih, pendidikan anak usia dini membutuhkan lingkungan yang kondusif agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal.

Diana mengatakan, aspirasi para pendidik perlu menjadi perhatian karena mereka merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan di lingkungan pendidikan.

“Para guru menyampaikan banyak hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama, terutama terkait sarana dan prasarana pendidikan. Mereka berada langsung di lingkungan sekolah dan memahami kebutuhan yang dihadapi setiap hari. Karena itu, aspirasi ini perlu kita catat dan kawal agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait,” ujar Diana.

Selain fasilitas pendidikan, persoalan kesejahteraan pendidik PAUD nonformal juga menjadi perhatian dalam pertemuan bersama HIMPAUDI. Para pendidik menyampaikan persoalan pengakuan profesi dan pemenuhan hak yang dinilai belum sebanding dengan tuntutan kualifikasi serta tanggung jawab pekerjaan mereka.

Salah satu persoalan yang mengemuka berkaitan dengan tuntutan kualifikasi akademik S1 PAUD, sementara status kelembagaan PAUD nonformal dalam regulasi berdampak pada terbatasnya akses terhadap sejumlah tunjangan, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Padahal, pendidik PAUD nonformal turut berperan dalam menyediakan layanan pendidikan bagi anak usia dini. Kondisi tersebut memunculkan harapan agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kepastian pengakuan profesi dan kesejahteraan mereka.

Persoalan ini bahkan berpengaruh terhadap keberlanjutan tenaga pendidik. Sebagian guru PAUD nonformal mempertimbangkan berpindah ke lembaga PAUD formal atau mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada jenjang sekolah dasar demi memperoleh kepastian status dan hak profesi.

Diana menilai, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama para pemangku kebijakan. Menurutnya, kontribusi pendidik PAUD nonformal dalam membangun fondasi pendidikan anak tidak boleh diabaikan.

“PAUD merupakan bagian penting dalam membangun fondasi pendidikan anak. Karena itu, kita juga harus memperhatikan nasib para pendidiknya. Mereka dituntut memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam pengakuan profesi dan akses terhadap hak-haknya. Ini perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama agar kebijakan pendidikan juga memberikan perhatian kepada para pendidik PAUD,” ungkapnya.

Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah perlindungan anak di lingkungan pendidikan, khususnya terkait kekerasan dan perundungan atau bullying. Para pendidik membutuhkan edukasi serta pendampingan agar memiliki pemahaman yang memadai dalam mengenali, mencegah, dan menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Diana menegaskan, sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan potensi. Kasus kekerasan maupun perundungan tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele karena berpotensi memengaruhi perkembangan anak, termasuk kondisi psikologis dan keberlangsungan proses belajarnya.

“Persoalan perlindungan anak ini harus menjadi perhatian bersama. Kita perlu memastikan sekolah menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Guru juga perlu mendapatkan edukasi mengenai bagaimana mengenali, mencegah, dan menangani persoalan kekerasan maupun bullying di lingkungan pendidikan,” jelasnya.

Menurut Diana, upaya perlindungan anak tidak cukup dilakukan setelah kasus kekerasan terjadi. Pencegahan harus dibangun melalui edukasi berkelanjutan yang melibatkan tenaga pendidik, peserta didik, dan orang tua.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sebab, perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik melalui interaksi langsung maupun media digital.

“Jangan sampai kita baru bergerak ketika sudah ada korban. Pencegahan harus dimulai dari edukasi dan kesadaran bersama. Anak-anak perlu diajarkan untuk saling menghargai, sementara guru dan orang tua harus memiliki pemahaman tentang perlindungan anak serta mekanisme penanganan apabila terjadi kekerasan,” tambahnya.

Diana menyampaikan, seluruh aspirasi yang diterima selama reses akan menjadi bahan pengawalan dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai kewenangan DPRD Provinsi Jawa Timur. Sejumlah persoalan tersebut membutuhkan perhatian lintas sektor agar dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang tepat.

Ia berharap kebutuhan fasilitas pendidikan, peningkatan perhatian terhadap kesejahteraan pendidik, serta penguatan sistem perlindungan anak dapat menjadi bagian dari evaluasi kebijakan pemerintah.

Melalui pertemuan bersama IGTKI, GMIS, IGRA, dan HIMPAUDI, Diana menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Ketersediaan fasilitas, kepastian kesejahteraan tenaga pendidik, dan jaminan keamanan anak juga menjadi bagian penting yang perlu diperjuangkan agar layanan pendidikan di Kabupaten Magetan semakin baik. [fiq/aje]


Link informasi : Sumber

Leave A Reply

Your email address will not be published.