Pemkab dan DPRD Blitar Sepakati Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, Wabup Pastikan Tak Beratkan Warga

0

Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar bersama DPRD Kabupaten Blitar menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (20/11/2026) malam.

Melalui regulasi ini, Pemkab Blitar berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah agar memiliki kapasitas keuangan yang lebih baik untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Namun, upaya mengoptimalkan pendapatan daerah dipastikan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.

Pendapat akhir Bupati Blitar terkait kesepakatan Raperda tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, serta dihadiri Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD, dan tamu undangan.

Beky mengatakan, pajak dan retribusi daerah memiliki peran penting sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi penerimaan dari kedua sektor tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui peraturan daerah ini, kita berharap pengelolaan pajak dan retribusi daerah dapat semakin optimal, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum,” ujar Beky.

Meski menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan pendapatan daerah, kebijakan pajak dan retribusi tidak boleh mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat. Pemkab Blitar memastikan pengaturan dalam Raperda tersebut tetap mempertimbangkan kemampuan warga sekaligus menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.

“Aturan mainnya tetap dirancang agar memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, menjaga iklim investasi tetap ramah, dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” imbuhnya.

Dengan prinsip tersebut, peningkatan PAD diharapkan tidak menjadi beban berlebihan bagi masyarakat maupun menghambat aktivitas ekonomi. Sebaliknya, pengelolaan pajak dan retribusi diharapkan dapat berjalan secara optimal dengan tetap memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut telah melalui proses pembahasan dan penyempurnaan antara pihak eksekutif dan legislatif. Setelah disepakati dalam rapat paripurna, rancangan peraturan daerah itu selanjutnya akan memasuki tahap penetapan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemkab Blitar berharap, setelah resmi ditetapkan dan diberlakukan, regulasi tersebut dapat diterapkan secara efektif. Optimalisasi penerimaan daerah, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pajak serta retribusi diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Beky juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Blitar atas kerja sama serta waktu yang dicurahkan selama proses pembahasan Raperda. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. [owi/beq]


Link informasi : Sumber

Leave A Reply

Your email address will not be published.