Raperda Pilkades Sampang Menunggu Permendagri
Sampang (beritajatim.com) – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sampang telah menuntaskan tahapan harmonisasi awal. Regulasi strategis daerah ini turut memuat berbagai aturan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Namun demikian, langkah lanjutan dalam proses legislasi terpaksa tertahan sementara di meja dewan lantaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat masih menunggu terbitnya aturan turunan dari pemerintah pusat.
“Ada beberapa klausul dalam PP 16 Tahun 2026 yang belum bisa dijalankan sebelum diatur lebih lanjut melalui Permendagri,” terang Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sampang, Mohammad Farok, Minggu (22/11/2026).
Farok menegaskan bahwa jeda pembahasan di tingkat legislatif daerah tersebut bukan disebabkan oleh kendala internal dewan. Ia memastikan mekanisme penyusunan produk hukum di daerah tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
“Konsultasi ke Kemendagri pada 13 Oktober lalu mengarahkan kami menunggu aturan teknis,” ujarnya.
Anggaran Pilkades 2027 Sudah Disiapkan dalam RKA-APBD
Menurut Farok, proses harmonisasi Raperda tersebut baru rampung sebanyak satu putaran. Tahapan pembahasan berikutnya baru dapat dilaksanakan secara resmi setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) diterbitkan oleh pemerintah pusat.
“Setelah Permendagri terbit, kami lanjutkan ke nota penjelasan dan pandangan umum fraksi,” jelasnya.
Rangkaian proses legislasi yang cukup panjang juga menanti setelah tahapan pandangan umum fraksi rampung. Pembahasan akan terus berlanjut hingga proses fasilitasi tingkat provinsi sebelum memasuki tahap pengesahan akhir menjadi peraturan daerah.
Sementara itu, rencana alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkades tahun 2027 mulai disiapkan sejak dini oleh pihak eksekutif dan legislatif. Pos pembiayaannya tercatat sudah masuk ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKA-APBD) tahun 2027.
Komisi I DPRD Kabupaten Sampang juga telah membahas rincian kebutuhan anggaran tersebut bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Draf usulan anggaran Pilkades 2027 tersebut selanjutnya akan masuk ke meja pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sampang. [sar/but]
Link informasi : Sumber