APBD Surabaya Terancam Gagal Penuhi Target Satu Triliun, Program Usulan Masyarakat di Ujung Tanduk?

Surabaya (beritajatim.com) – Surabaya menghadapi tantangan besar dalam memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 18 Oktober hanya mencapai 73,62%, meski menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun lalu yang hanya 68,72%.

Meskipun demikian, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, mengungkapkan kekhawatirannya terkait capaian APBD yang diprediksi gagal mencapai target satu triliun rupiah.

Kenaikan APBD-Perubahan 2024 dari Rp 10,8 triliun menjadi Rp 11,5 triliun tidak dibarengi dengan optimisme realisasi PAD yang cukup. Bapenda Surabaya memperkirakan capaian maksimal hanya Rp 10,5 triliun hingga akhir tahun.

“Artinya, APBD murni senilai Rp 10,8 triliun saja tidak akan tercapai. Kami hanya optimistis bisa mencapai Rp 10,5 triliun hingga Desember 2024, jadi ada selisih satu triliun yang harus dirasionalisasi oleh Pemkot Surabaya,” ungkap Aning di DPRD Surabaya, Selasa (22/10/2024).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan pentingnya menjaga program prioritas dan aspirasi masyarakat agar tidak terganggu. Menurutnya, anggaran sebesar satu triliun bukan angka yang kecil dan dapat berimbas pada berbagai program penting, termasuk penanggulangan kemiskinan, pengangguran, perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), serta transportasi publik.

“Kita berharap rasionalisasi ini tidak menyentuh program-program yang sangat dibutuhkan masyarakat,” tambahnya.

Aning menekankan bahwa rasionalisasi ini berarti ada program senilai satu triliun yang berpotensi hilang dari APBD total sebesar Rp 11,5 triliun. Oleh karena itu, pihaknya meminta Pemkot Surabaya untuk segera menyusun dan memberikan data rinci mengenai program mana saja yang akan terkena rasionalisasi.

“Kami ingin memastikan bahwa yang dirasionalisasi bukanlah program prioritas dari masyarakat yang harus diwujudkan,” tegasnya.

Mengenai realisasi retribusi sebagai salah satu sumber PAD, Aning mencatat adanya perbedaan capaian yang signifikan antar sektor. Sektor retribusi umum tercatat paling rendah, hanya mencapai 56%, dengan Dinas Perhubungan menjadi penyumbang capaian terendah, khususnya dari parkir tepi jalan umum dan tempat parkir khusus.

“Kami akan menganalisis apakah Dinas Perhubungan bisa mencapai target dalam dua bulan ini. Rencana wali kota untuk menggratiskan parkir juga akan menjadi pertimbangan dalam kebijakan tahun depan,” pungkas Aning. [asg/ian]