Surabaya (beritajatim.com) – “Yang sulit sekarang mendapatkan pupuk. Ini mau tanam, tapi pupuknya belum ada,” ujar seorang petani di Dusun Kali Putih, Desa Kebun Agung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Selasa (3/12/2024).
Pupuk jadi problem klasik dunia pertanian di Indonesia, khususnya di Jawa Timur (Jatim). Pupuk merupakan bahan pokok yang dibutuhkan petani, baik organik maupun unorganik. Tanpa dukungan jumlah yang pas, ketepatan alokasi dan waktu, keterjangkauan harga, dan lainnya, pupuk tetap menjadi problem besar yang membelit dunia pertanian nasional.
Komponen penting dari revolusi hijau, pupuk jadi komponen penting mewujudkan ekspektasi kedaulatan pangan. Jaringan irigasi yang baik, bibit unggul, teknik pengolahan lahan yang didukung mekanisasi peralatan modern, semuanya bakal sia-sia dan tak mungkin menghasilkan panen dengan produktivitas tinggi jika pupuk terus jadi problem klasik yang melilit petani.
Data menyebutkan pada 2024 ini, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyalurkan 9,55 juta ton alokasi pupuk bersubsidi. Tujuannya, meningkatkan produktivitas pertanian demi mewujudkan swasembada pangan.
Ada tiga jenis pupuk yang disubsidi yaitu Urea, NPK, dan Organik. Untuk pupuk organik, pemanfaatannya diprioritaskan pada wilayah sentra komoditas padi di lahan sawah dengan kandungan C Organik kurang dari 2 persen.
Pada 2023 lalu, alokasi pupuk subsidi sebesar 4,7 juta ton. Artinya, di 2024 ini, alokasi subsidi pupuk mengalami peningkatan 100 persen dibanding 2023.
Dari 9,55 juta ton pupuk subsidi yang dikucurkan pemerintah di tahun 2024, rinciannya untuk pupuk Urea sebesar 4.634.626 ton, pupuk NPK sebesar 4.415.374 ton, termasuk pupuk NPK Formula Khusus, dan pupuk Organik sebesar 500 ribu ton.
Sejumlah provinsi di Pulau Jawa memperoleh alokasi pupuk subsidi dalam jumlah cukup besar. Hal itu bisa dipahami, mengingat provinsi tersebut dikenal sebagai sentra produksi pangan di Indonesia.
Misalnya, wilayah Jabar dapat alokasi pupuk subsidi sebesar 1.211.550 ton, Jateng dengan 1.514.402 ton, Jatim dengan 1.920.074 ton, Sulawesi Selatan dengan 798.233 ton, dan Lampung dengan 803.719 ton.
Pupuk subsidi diperuntukkan bagi petani yang menanam tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai. Tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih. Serta tanaman perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi.
Pupuk subsidi yang dialokasikan pemerintah pada 2024 sebesar 9,55 juta ton. PT Pupuk Indonesia (Persero) memiliki kapasitas produksi 14 juta ton. Artinya, ada sekitar 4,5 juta ton pupuk yang dipasarkan korporasi ini secara komersial.
Dari 14 juta ton pupuk produksi PT Pupuk Indonesia, pupuk Urea sebesar 9,4 juta ton dan NPK sebesar 4,4 juta ton. Korporasi ini juga memproduksi bahan kimia berupa amonia sebesar 7 juta ton.
Besarnya alokasi pupuk bersubsidi di sejumlah provinsi di Pulau Jawa penghasil pangan bisa dipahami. Misalnya, Provinsi Jatim pada 2024, memiliki luas panen padi yang diperkirakan sebesar 1,62 juta hektare dengan produksi padi sekitar 9,2 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Sedang pada 2022, luas panen padi di Jatim mencapai sekitar 1,70 juta hektare dengan produksi sebesar 9,69 juta ton GKG.
Sedangkan produksi jagung di Jatim pada 2024 diperkirakan sebesar 4.429.459,28 ton atau peringkat pertama produksi nasional atau sebesar 31,98 persen. Selain itu, komoditas pangan lain, seperti ubi kayu, di Jatim produksinya pada 2024 sebesar 3.094.320 ton, sedang urutan pertama yakni Provinsi Lampung dengan 7.885.116 ton.
Secara nasional, pada 2023 lalu, kebutuhan pupuk di Indonesia sebanyak 13,5 juta ton. Di sisi lain, pupuk subsidi oleh pemerintah di tahun yang sama mencapai 4,7 juta ton. Karena itu, tak mengherankan jika terjadi kelangkaan pupuk, khususnya pupuk subsidi dari pemerintah. Petani dipaksa membeli pupuk dengan harga komersial.
Pertumbuhan permintaan pupuk dipastikan terus meningkat dari tahun ke tahun, khususnya pupuk untuk tanaman pangan. Sebab, ekstensifikasi lahan pertanian digencarkan pemerintah dengan program Food Estate, seperti di wilayah Merauke Provinsi Papua Selatan. Food Estate ini luasannya sekitar 1 juta hektar. Harapannya, mampu mendongkrak produksi beras (GKG) secara nasional, sehingga kuantitas impor beras menurun.
Pada Pelita pertama (1969-1973, produksi beras dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, pertumbuhan luas areal panen padi dengan kontribusi 25 persen. Kedua, pertumbuhan produktifitas dengan kontribusi sebesar 75 persen. Sampai 1984, pangsa produktifitas masih dominan, bahkan pada Pelita kedua (1974-1983) sumbangannya mencapai 92 persen (Khudori, 2008 Hal 37).
Namun, tambah Khudori (2008), sejak swasembada beras tercapai pada 1984, kontribusi produktivitas mulai tergeser oleh peran pertumbuhan luas areal tanam. Turunnya produktivitas ini disebabkan makin jenuhnya lahan terhadap teknologi, terutama yang berkaitan dengan asupan kimia (pupuk dan pestisida).
Ekstensifikasi areal lahan pertanian, khususnya tanaman pangan, berkorelasi positif dengan lonjakan demand pupuk, baik pupuk organik maupun unorganik. Terlebih dalam konteks kekinian, banyak bermunculan jenis tanaman non pangan yang dikelola dan dibudidayakan secara besar-besaran oleh beberapa korporasi besar untuk tujuan ekspor, seperti kepala sawit. Sehingga secara otomatis demand pupuk dipastikan naik dari tahun ke tahun.
Partisipasi Swasta
Policy kedaulatan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto memberikan ekspektasi besar bisnis pupuk di Tanah Air. Policy untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat dari produk petani lokal, khususnya tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan lainnya, menumbuhkan peluang emas bisnis pupuk di Tanah Air.
“Kebijakan kedaulatan pangan bakal menggairahkan sektor pertanian, khususnya tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, dan lainnya. Sehingga kebutuhan pupuk juga dipastikan meningkat,” kata Saiman Subagio, Komisaris Utama PT Dwi Jaya Ekaprima, produsen pupuk dengan brand Forestan.
Korporasi ini telah dua tahun terjun di bisnis pupuk. Selama ini produksi pupuknya dipasarkan dan dipakai petani di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng). Dalam beberapa tempo terakhir, korporasi yang pabrik pupuknya berlokasi di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik ini intensif melakukan demplot pupuk produksinya di sejumlah daerah di Jatim.
“Kita demplot jagung dan tebu di Mojokerto. Lalu demplot bawang merah dan padi di Nganjuk. Juga kita lakukan demplot padi di Pasuruan. Syukur Alhamdulillah hasilnya cukup meningkat dengan memakai produk pupuk kami. Selain itu, tingkat kesuburan tanah tetap terjaga dengan baik,” kata Saiman saat ditemui di Desa Kebun Agung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto saat panen jagung.
Pupuk Forestan produksi PT Dwi Jaya Ekaprima ada beberapa jenis. Di antaranya Pupuk Pembenah Tanah Plus, Pupuk Fosfat SP-20, Pupuk NPK 15-15-15, dan Pupuk NPK 13-6-27+4Mg+0,65 B.
“Saya berharap pupuk yang kami produksi ini cocok dengan lahan pertanian di Jatim dan daerah lainnya. Sehingga bisa membantu petani dengan spesifikasi produk pupuk yang sesuai kebutuhan mereka, produktifitas hasil panen meningkat, dan harganya terjangkau. Aktivitas pertanian meningkat efisiensinya, sehingga keuntungan yang diraih petani makin besar,” tambah Saiman.
Partisipasi korporasi swasta dalam bisnis manufacturing pupuk itu penting maknanya dalam konteks akselerasi capaian kedaulatan pangan sebagaimana diekspektasikan Presiden Prabowo.
Kedaulatan pangan yang kokoh, berkelanjutan, dan substantif bakal memperkuat ketahanan nasional, karena ketergantungan pasokan pangan dari negara lain mengecil, bahkan nol persen. Multiplier lainnya dari fenomena ini adalah kualitas kesejahteraan petani secara mayoritas berpeluang terpromosikan secara riil.
Salah satu petani jagung, Suma’i (61), mengatakan, ia baru menggunakan pupuk Forestan, yaitu pembenah tanah. “Tetap menggunakan pupuk subsidi, tapi berkurang jauh. Melihat jagung pakai pupuk Forestan, biasanya jagung yang umurnya lebih dari 110 hari ini daunnya kering, tapi ini masih hijau,” katanya, Selasa (3/12/2024).
“Tongkol jagung cukup besar, fisik tanaman normal padahal sudah tua. Pupuk pembenah tanah kita berikan pada awal tanam di umur 15 hari dengan luasan 2.100 meter persegi butuh 40 kilogram ditambah Phospat SP 20 Forestan sebanyak 40 kg, lalu Phonska dan Urea. Umur 25 hari sampai 40 hari, kita berikan lagi Phonska dan Urea. Total Urea yang dibutuhkan 50 kg dan Phonska 60 kg dan pembenah tanah 40 kg, itu sudah cukup,” jelasnya. [air]
Link informasi : Sumber
