Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Muklas Ni’am, angkat suara terkait polemik penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Dia menegaskan pentingnya reformasi sistem ini agar lebih adil dan tidak menimbulkan polemik yang meresahkan masyarakat setiap tahunnya.
“Sistem zonasi sebaiknya tidak dihapus, tetapi diperbaiki dengan menggabungkannya menggunakan jalur skoring akademis,” ujar Ghoni, Senin (9/12/2024).
Dia menjelaskan, penghapusan zonasi tanpa pengganti yang jelas hanya akan memperburuk situasi. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah orang tua siswa harus melakukan pengukuran jarak rumah ke sekolah dengan sangat teliti karena anak mereka tidak diterima.
Selain itu, praktik manipulasi administrasi, seperti pemindahan Kartu Keluarga (KK), menjadi tantangan tersendiri yang mencederai prinsip keadilan dalam PPDB.
“Kami ingin sistem PPDB ini tidak lagi menimbulkan masalah seperti orang tua yang sibuk mengukur jarak rumah ke sekolah atau bahkan memindahkan Kartu Keluarga hanya demi diterima di sekolah tertentu,” ujar Abdul Ghoni.
“Dengan menggabungkan zonasi dan jalur skoring akademis, kami berharap siswa berprestasi tetap mendapatkan penghargaan, tanpa mengesampingkan aspek pemerataan pendidikan,” tambahnya.
Sistem ini, menurutnya, juga akan mengurangi tekanan sosial bagi masyarakat sekaligus mendorong kompetisi yang sehat.
Abdul Ghoni menekankan bahwa reformasi ini adalah langkah strategis untuk menciptakan sistem PPDB yang lebih transparan, adil, dan dapat diterima oleh semua pihak.
“Kami akan terus mengevaluasi kebijakan ini agar benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan di Surabaya,” pungkasnya.[asg/ted]
Link informasi : Sumber
