Pembangunan Proyek Mangkrak GOR Bulupasar Kediri Kembali Jadi Sorotan Masyarakat Kediri
Jatimpedia.co| 18 Oktober 2025 – Kediri — Proyek pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) di Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri kembali menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Pasalnya, pengerjaan proyek yang sudah berlangsung cukup lama ini belum juga rampung, sementara penggunaan anggarannya masih menjadi tanda tanya besar.Desakan Transparansi dari LSM Gerak IndonesiaLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerak Indonesia secara tegas mendesak Pemerintah Kabupaten Kediri untuk membuka secara transparan dan rinci penggunaan anggaran pada proyek pembangunan GOR Bulupasar. Mereka menilai, ketidakjelasan terkait rincian anggaran dan progres pekerjaan proyek mengindikasikan adanya permasalahan pengelolaan yang serius.Moh Rifai, S.H., mewakili LSM Gerak Indonesia, menyampaikan kekecewaan yang mendalam terhadap sikap Dinas terkait yang terlibat dalam proyek ini. Menurutnya, Dinas tersebut tidak siap memberikan informasi dan tidak transparan saat diminta untuk audiensi dan menjelaskan kondisi proyek. “Kami kecewa karena mereka datang tanpa membawa data atau dokumen pendukung apa pun, padahal justru mereka yang meminta audiensi,” ujarnya.Tuntutan LSM Gerak IndonesiaLSM Gerak Indonesia mengajukan beberapa tuntutan yang dianggap penting demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan penggunaan dana proyek sesuai dengan peruntukannya.
Tuntutan-tuntutan itu mencakup:Pemerintah Kabupaten Kediri harus secara terbuka membuka seluruh informasi terkait pembangunan GOR Bulupasar, termasuk dokumen perencanaan, kontrak kerja, dan laporan progres.
Penjelasan terbuka mengenai aliran dana yang digunakan selama proyek, baik tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga laporan keuangan akhir proyek.
Kurangnya Transparansi Memicu KecurigaanKetiadaan keterbukaan informasi membuat LSM Gerak Indonesia khawatir akan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan anggaran dalam proyek tersebut.
Mereka menduga adanya praktik yang kurang transparan, bahkan berpotensi merugikan keuangan negara dan masyarakat Kabupaten Kediri secara keseluruhan.Atas dasar ini, LSM Gerak Indonesia menuntut agar aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, melakukan pemeriksaan serius terkait pengelolaan anggaran proyek GOR Bulupasar. “Ketakutan OPD dalam membuka informasi semakin memperkuat dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran proyek tersebut,” jelas Rifai.Komitmen Pengawasan dan Rencana Aksi LSM Gerak IndonesiaLSM ini berkomitmen untuk terus mengawal proses pengelolaan proyek hingga tuntas dan transparan. Mereka menyampaikan bahwa setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.“Kami akan berjuang memastikan publik memperoleh jawaban yang jelas atas penggunaan uang rakyat. Tidak boleh ada yang disembunyikan,” kata Rifai.Mereka juga berencana menggelar aksi di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kediri serta Kejaksaan Negeri Kediri.
Aksi ini dimaksudkan agar pemerintah dan aparat penegak hukum segera membuka data dan melakukan tindakan yang diperlukan. Rifai menegaskan bahwa aksi ini akan berkelanjutan, bahkan bisa berjilid-jilid, sampai terwujudnya keterbukaan informasi publik yang sejati di Kabupaten Kediri.Respon Dinas Perkim Kabupaten KediriSementara itu, Joko, perwakilan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kediri, mengakui bahwa pihaknya belum dapat langsung memenuhi permintaan dokumen terkait proyek GOR Bulupasar. Ia menjelaskan bahwa prosedur internal dan pelaporan kepada pimpinan harus ditempuh terlebih dahulu sebelum dokumen dapat diberikan kepada publik.“Kami harus mengikuti mekanisme administrasi yang berlaku, jadi dokumen tidak bisa kami serahkan langsung secara terbuka tanpa prosedur yang tepat,” jelas Joko singkat.Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan Proyek Publik Kasus pembangunan GOR Bulupasar ini kembali menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah yang menggunakan dana publik. Ketidakjelasan penggunaan anggaran bisa menimbulkan keraguan publik dan potensi penyimpangan yang merugikan warga.Untuk itu, pemerintah daerah perlu memperbaiki tata kelola proyek dengan menyediakan akses informasi yang mudah dan lengkap kepada masyarakat. Masyarakat dan LSM pun berhak meminta keterbukaan demi mengawal dana publik agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
Harapan bagi Proyek GOR BulupasarGelanggang Olahraga Bulupasar sendiri merupakan fasilitas yang sangat dibutuhkan warga untuk mendukung kegiatan olahraga dan pengembangan bakat atlet lokal. Penyelesaian proyek yang efektif dan pengelolaan anggaran transparan menjadi kunci agar fasilitas ini dapat segera digunakan dan bermanfaat luas.Semoga dengan tekanan dari masyarakat dan LSM, serta keterlibatan aparat hukum, proyek pembangunan GOR Bulupasar dapat segera tuntas dengan transparansi penuh. Masyarakat Kabupaten Kediri tentunya menantikan hasil yang bernilai dan bertanggung jawab dari proyek yang telah direncanakan sejak lama ini.
