Dituding Samanhudi ‘Cawe-Cawe’ dalam Musorkot KONI 2026 Kota Blitar, Ini Jawaban Mas Ibin

Ringkasan Berita:

• Wali Kota Blitar Mas Ibin membantah tudingan cawe-cawe dalam Musorkot KONI 2026.
• Tuduhan itu sebelumnya disampaikan Ketua KONI Kota Blitar terpilih, Samanhudi Anwar.
• Pemerintah disebut hanya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai aturan.
• Mas Ibin juga menyoroti menurunnya prestasi Kota Blitar pada Porprov sebelumnya.

Blitar (beritajatim.com) – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, angkat bicara terkait tudingan adanya campur tangan atau cawe-cawe pemerintah daerah dalam Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) KONI Kota Blitar 2026.

Pria yang akrab disapa Mas Ibin itu merespons pernyataan Ketua KONI Kota Blitar terpilih, Samanhudi Anwar, yang menyinggung adanya intervensi pemerintah dalam proses pemilihan ketua KONI.

Mas Ibin menegaskan Pemerintah Kota Blitar tidak memiliki kewenangan untuk mengatur hasil Musorkot yang berlangsung di Balai Kota Koesoema Wicitra pada Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, pemerintah hanya menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan penganggaran terhadap organisasi olahraga daerah.

“Kami pemerintah bersama DPRD kemarin juga menerima demonstrasi yang salah satu tuntutannya menyoroti problem di tingkat penetapan calon. Maka dari itu, malamnya kita panggil kembali pengurus KONI dan Cabang Olahraga (Cabor),” ujar Mas Ibin, Kamis (21/5/2026).

Ia menjelaskan, langkah pemanggilan tersebut dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, khususnya Pasal 11 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan membimbing organisasi olahraga.

Mas Ibin juga membantah anggapan bahwa pemerintah terlalu jauh masuk dalam mekanisme pemilihan Ketua KONI. Ia menyebut hasil Musorkot sepenuhnya merupakan keputusan cabang olahraga yang memiliki hak suara.

Menurutnya, pemerintah sebelumnya juga telah memberikan pemahaman kepada seluruh cabor mengenai aturan dan mekanisme pemilihan yang berlaku.

Ia pun meminta seluruh cabang olahraga bertanggung jawab terhadap hasil keputusan Musorkot tanpa menyeret pemerintah daerah apabila muncul polemik di kemudian hari.

“Jangan sampai pemerintah sudah memberitahukan dan menjlentrehkan apa yang menjadi peraturan perundang-undangan, kemudian cabor sendiri yang menentukan, lalu (masalahnya) dikembalikan ke pemerintah daerah. Itu namanya sama saja dengan menjilat ludah sendiri,” tegasnya.

Mas Ibin memastikan pemerintah daerah tetap bersikap objektif dan menginginkan organisasi olahraga berjalan demokratis. Pengawasan terhadap KONI, termasuk terkait penggunaan dana hibah, akan tetap dilakukan sesuai ketentuan.

Di sisi lain, Wali Kota Blitar itu juga menyoroti capaian kontingen Kota Blitar pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur sebelumnya yang dinilai belum memuaskan.

“Saya sebenarnya dengan hasil Porprov tahun kemarin agak lemes juga, karena jauh sekali prestasinya. Kami berharap KONI ada perbaikan signifikan,” ungkapnya.

Karena sebagian besar pendanaan KONI bersumber dari hibah pemerintah daerah, Mas Ibin berharap kepengurusan baru mampu bekerja lebih aktif dan menghadirkan solusi untuk meningkatkan prestasi atlet Kota Blitar.

“Saya berharap pengurus KONI yang mobile, bisa menghadirkan solusi di tengah keterbatasan anggaran. Melalui tangan KONI dan cabor inilah pemerintah bisa menjangkau lebih dekat ke sektor pelatih dan atlet untuk mendongkrak prestasi yang kemarin kurang bagus,” tutupnya. [owi/beq]