Ringkasan Berita:
- Pemkab Lumajang mengklaim menghemat anggaran Rp464,07 juta selama dua bulan penerapan WFH.
- Penghematan terbesar berasal dari belanja lembur yang mencapai Rp152,3 juta.
- Biaya listrik, air, BBM kendaraan dinas, dan perjalanan dinas juga mengalami penurunan.
- Nilai efisiensi diperkirakan bertambah pada Juni 2026 setelah larangan penggunaan mobil dinas roda empat.
Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang mengklaim berhasil menghemat anggaran sebesar Rp464,07 juta selama dua bulan penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) nonpelayanan.
Kebijakan WFH setiap hari Jumat mulai diterapkan sejak 2 April 2026 sebagai bagian dari upaya efisiensi belanja operasional pemerintah daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lumajang, Sunyoto, mengatakan penghematan tersebut berasal dari sejumlah pos pengeluaran, mulai dari biaya listrik dan air, bahan bakar minyak (BBM), perjalanan dinas, hingga belanja lembur ASN.
“Total terdapat penghematan belanja dari bulan April ke Mei 2026 sebesar Rp464,07 juta,” ucap Sunyoto saat dikonfirmasi, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, pengeluaran untuk listrik dan air mengalami penurunan sebesar Rp127,18 juta atau sekitar 19,91 persen setelah kebijakan WFH diterapkan.
Pada April 2026, biaya listrik dan air tercatat mencapai Rp636,5 juta. Angka tersebut turun menjadi Rp509,31 juta pada Mei 2026.
“Jadi, kita menghemat sekitar 19,91 persen atau sekitar Rp127,18 juta di belanja listrik dan air,” katanya.
Selain itu, belanja BBM kendaraan dinas juga mengalami penurunan cukup signifikan.
Pengeluaran BBM yang pada April mencapai Rp491,31 juta turun menjadi Rp402,08 juta pada Mei atau berkurang sebesar Rp89,23 juta, setara 18,16 persen.
“Pengeluaran BBM April sebesar Rp491,31 juta, di bulan Mei turun jadi Rp402,08 juta. Nah, turunnya sebesar Rp89,23 juta atau 18,16 persen,” jelasnya.
Efisiensi juga terjadi pada pos perjalanan dinas. Selama dua bulan, Pemkab Lumajang menghemat anggaran sebesar Rp95,28 juta.
Belanja perjalanan dinas yang sebelumnya mencapai Rp673,49 juta pada April turun menjadi Rp578,21 juta pada Mei atau berkurang sekitar 14,15 persen.
Sementara itu, penghematan terbesar berasal dari belanja lembur ASN.
Sunyoto menyebut anggaran lembur turun dari Rp534,16 juta pada April menjadi Rp381,78 juta pada Mei, sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp152,3 juta.
Ia memperkirakan nilai penghematan akan kembali meningkat pada Juni 2026.
Hal tersebut seiring kebijakan baru Bupati Lumajang yang melarang penggunaan kendaraan dinas roda empat sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.
“Ini untuk Juni belum bisa kami sajikan karena masih berjalan, tapi prediksi kami akan mengalami peningkatan juga,” ungkap Sunyoto. [has/beq]
Link informasi : Sumber
