Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mendukung ajakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang mengajak masyarakat turut mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pilkada. Dia menilai inisiatif ini perlu disertai dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan.
Yona menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN dalam proses demokrasi. Menurutnya, ASN memiliki tanggung jawab besar untuk tidak memihak dalam ajang politik apa pun, termasuk Pilkada, karena mereka adalah pelayan publik.
“Kami mendukung penuh langkah Pemkot Surabaya yang mengajak masyarakat terlibat dalam pengawasan netralitas ASN. Ini langkah yang baik untuk mencegah pelanggaran yang bisa mencederai demokrasi,” ujar Yona saat dihubungi, Kamis (3/10/2024).
Politisi Gerindra ini juga menyoroti pentingnya pemberian sanksi tegas terhadap ASN yang terbukti melanggar aturan netralitas. Menurutnya, hukuman yang tegas akan memberikan efek jera dan menjaga integritas proses politik di Surabaya.
“Kita harus pastikan bahwa pelanggaran, baik itu pidana Pemilu maupun disiplin ASN, ditindak tegas sesuai dengan aturan. Sanksi yang jelas dan tegas sangat penting agar tidak ada ASN yang bermain-main dalam urusan politik,” kata Yona.
Selain itu, Yona mengingatkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak boleh berhenti pada tahap pelaporan. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan akses informasi mengenai tindak lanjut laporan yang mereka sampaikan, sehingga proses pengawasan menjadi lebih transparan.
“Masyarakat perlu tahu apa yang terjadi setelah laporan disampaikan. Transparansi ini penting agar masyarakat merasa dilibatkan secara penuh dan prosesnya tidak hanya berhenti di tangan Inspektorat atau Bawaslu,” ujar Yona.
Dia juga berharap bahwa ajakan Pemkot ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran ASN akan tanggung jawab moral mereka. Yona mengingatkan bahwa netralitas ASN bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
“Kami berharap ASN bisa benar-benar menjaga netralitasnya selama Pilkada dan seterusnya. Ini bukan soal aturan semata, tapi soal menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan adil,” pungkas dia. [asg/but]
Link informasi : Sumber
