Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menargetkan angka kematian ibu (AKI) di Kota Mojokerto tetap berada di angka nol hingga akhir tahun 2026.
Di sisi lain, ia meminta seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan terhadap Angka Kematian Bayi (AKB) agar tidak mengalami peningkatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ning Ita (sapaan akrab, red) saat membuka kegiatan Penguatan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Implementasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Komunitas di salah satu hotel di Kota Mojokerto. Ia menyampaikan jika Kota Mojokerto berhasil meraih apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Karena Kota Mojokerto mencatatkan nol kasus kematian ibu selama Semester I 2026. Capaian tersebut, menurut orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto harus dipertahankan hingga akhir tahun dengan memperkuat upaya pencegahan, khususnya terhadap kematian bayi.
“Satu saja ibu atau bayi meninggal di Kota Mojokerto, persentasenya langsung tinggi karena jumlah penduduk kita kecil. Karena itu kita harus menjaga agar jangan sampai ada yang meninggal dengan mengenali tanda-tanda bahaya sedini mungkin. Jangan sampai terlambat, dan jangan sampai abai,” ungkapnya, Rabu (8/7/2026).
Ia menjelaskan, karakteristik Kota Mojokerto yang memiliki jumlah penduduk relatif sedikit membuat satu kasus kematian ibu maupun bayi berdampak signifikan terhadap capaian indikator kesehatan daerah. Oleh karena itu, seluruh tenaga kesehatan diminta memperkuat deteksi dini terhadap faktor risiko.
Meningkatkan edukasi kepada ibu hamil maupun calon ibu, serta memastikan pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar. Ning Ita menambahkan, keberhasilan menekan angka kematian ibu dan bayi tidak dapat dicapai hanya oleh sektor kesehatan.
“Semester I tahun ini angka kematian ibu kita nol dan patut diapresiasi. Namun, angka kematian bayi harus menjadi kewaspadaan bersama. Edukasi kepada para ibu dan calon ibu harus semakin kita gencarkan agar tidak ada penambahan kasus hingga akhir tahun,” ujarnya.
Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas program dan lintas sektor agar berbagai intervensi dapat berjalan secara optimal. Ia menyebut sinergi perlu melibatkan perangkat daerah, rumah sakit pemerintah maupun swasta, organisasi profesi, Tim Penggerak PKK, Baznas, hingga Forum Corporate Social Responsibility (CSR).
“Dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita tetap bisa mengikhtiarkan hasil yang maksimal melalui kolaborasi dan sinergi. Bekerja bersama akan menghasilkan capaian yang lebih optimal dibandingkan bekerja sendiri,” tambahnya.
Melalui penguatan lintas program dan lintas sektor tersebut, Pemkot Mojokerto berharap pelayanan kesehatan primer dan berbasis komunitas semakin efektif dalam mendeteksi risiko sejak dini, sehingga target mempertahankan nol angka kematian ibu sekaligus menekan angka kematian bayi dapat tercapai hingga akhir 2026. [tin/ted]
Link informasi : Sumber
