Depok (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI). Adhy meraih gelar doktor dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan disertasi berjudul “Dari Bantuan Sosial ke Warga Negara Produktif: Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Investasi Sosial.”
Dalam sidang promosi doktoral yang digelar di Auditorium Juwono Sudarsono, Kamis (9/7/2026), Adhy menyampaikan bahwa disertasinya menganalisis pergeseran paradigma kebijakan sosial di Indonesia melalui evaluasi kritis terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai instrumen social investment (investasi sosial). Di tengah tren global yang beralih dari perlindungan sosial pasif menuju productive social protection (perlindungan sosial produktif), penelitian ini bertujuan memetakan evolusi PKH sejak 2007 hingga 2024, menguji kesesuaian desainnya dengan teori investasi sosial, serta merumuskan model bantuan tunai bersyarat atau conditional cash transfers (CCTs) yang ideal bagi Indonesia.
Dengan menggunakan desain kualitatif yang digerakkan oleh teori (theory-driven qualitative design) dan studi kasus di Kabupaten Bogor, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 36 informan yang mencakup pengambil kebijakan tingkat pusat, pelaksana program, hingga keluarga penerima manfaat.
“Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka tiga fungsi investasi sosial Anton Hemerijck, yaitu buffer (perlindungan pendapatan), stock (akumulasi modal manusia), dan flow (mobilitas pasar tenaga kerja),” tulis Adhy dalam abstrak disertasinya.
Ia menambahkan, hasil penelitian mengungkap bahwa PKH menunjukkan kesesuaian konseptual yang konsisten dalam dimensi fungsi buffer melalui peningkatan daya beli jangka pendek dan resiliensi rumah tangga miskin saat krisis pandemi. Dalam dimensi fungsi stock, program berhasil mendorong partisipasi pendidikan dan kesehatan serta perubahan perilaku melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).
“Namun, fungsi flow secara sistemis gagal karena PKH belum mampu memfasilitasi transisi penerima ke pasar tenaga kerja yang layak,” lanjutnya.
Adhy juga mengungkapkan, temuan utama disertasinya menyoroti pergeseran signifikan pascapandemi dari social investment heavy menuju social investment light yang ditandai dengan penguatan logika produktivisme melalui program pemberdayaan ekonomi yang dipaksakan, seperti Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), sembari melemahkan mekanisme verifikasi komitmen layanan dasar.
“Strategi ini berisiko menyebabkan graduasi prematur dan merusak fondasi modal manusia karena menuntut produktivitas sebelum prasyarat struktural, seperti kualitas layanan sisi penawaran (supply-side) dan kepastian perlindungan, terpenuhi,” paparnya.
Disertasi ini menyimpulkan bahwa urutan kausal yang tepat dalam pembangunan kesejahteraan adalah “lindungi dahulu, baru dorong produktivitas.”
“Rekomendasi utama diarahkan pada rekonseptualisasi PKH sebagai jangkar sistem perlindungan sosial inklusif berbasis hak (rights-based) yang bersifat universal-progresif guna menjamin martabat seluruh warga negara di atas kepentingan efisiensi pasar semata,” sebut Adhy. (kun)
Link informasi : Sumber
