Bawaslu Bondowoso Maksimalkan Pengawasan Partisipatif, Wujudkan Pilkada Serentak 2024 Berintegritas

Bondowoso (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso memaksimalkan pengawasan partisipatif untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 berintegritas.

Bawaslu Bondowoso menggelar sosialisasi kepada ratusan elemen masyarakat di Hotel Ijen View, Senin (7/10/2024).

Sejumlah elemen masyarakat diundang dalam acara itu. Mulai dari organisasi massa (ormas), organisasi mahasiswa ekstra kampus (Omek), LSM, media dan sejumlah komunitas lainnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Nani Agustina mengatakan, kegiatan tersebut untuk meningkatkan pengawasan dalam Pilkada serentak 2024.

“Selain Bawaslu dan jajarannya, pengawasan partisipatif dari masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk turut serta mensukseskan Pilkada serentak 2024 ini,” kata Nani.

Saat ini, di Pilkada 2024 sudah masuk dalam tahapan kampanye. Masyarakat diimbau untuk turut serta mengawasi jalannya kampanye.

“Apabila nanti ditemukan dugaan pelanggaran, maka bisa melaporkan pada Bawaslu untuk bisa kami tindaklanjuti,” pinta Nani.

Bawaslu Bondowoso juga berpesan agar masyarakat tidak mudah percaya pada berita provokatif di momen Pilkada.

“Dicek dulu kebenarannya. Jangan mudah untuk share, tapi diteliti dulu. Karena bisa jadi itu hoaks. Awasi jarimu,” pesan perempuan berhijab itu.

Kordiv Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Bondowoso, Sholikhul Huda menjelaskan perihal kampanye hitam atau black campaign.

“Jangan sampai ada sebaran berita hoaks lantas direspon tidak sesuai logika. Tidak memakai rasional tapi emosional,” kata Huda.

“Karena inilah yang disasar oleh buzzer atau mereka yang membuat berita hoaks itu,” sambungnya.

Oleh sebab itu, Bawaslu Bondowoso mengajak masyarakat ikut mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan dengan cara menyebarluaskan informasi dan edukasi yang benar.

“Caranya dengan getuk tular. Untuk penanganan pelanggaran nanti ada Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu),” ucapnya.

Huda menambahkan, apabila pencegahan sudah dilakukan maksimal, maka potensi pelanggaran pemilihan bisa lebih diminimalkan. (awi/adv)