Lamongan (beritajatim.com) – Kodim 0812/Lamongan menyiapkan langkah lanjutan untuk mengawal perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayahnya. Evaluasi secara berkala hingga pemetaan wilayah yang membutuhkan pendampingan, menjadi bagian dari strategi yang akan dilakukan.
Langkah tersebut disiapkan setelah Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo mengikuti video conference (vicon) pengarahan bersama Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita di KDKMP Kelurahan Banjarmendalan, Kecamatan Lamongan, Selasa (8/9/2026).
Vicon tersebut menjadi sarana untuk memantau perkembangan KDKMP sekaligus menyamakan langkah jajaran kewilayahan, dalam mengawal program koperasi yang diarahkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa dan kelurahan.
“Kami di daerah siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal KDKMP ini agar berjalan secara transparan, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi warga Lamongan,” kata Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo.
Menurut Deni, pendampingan tidak bisa dilakukan dengan pola yang sama di seluruh wilayah. Kondisi dan kebutuhan masing-masing desa maupun kelurahan perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk pendampingan.
Karena itu, Kodim 0812/Lamongan akan mendorong koordinasi antara Babinsa dengan perangkat desa, pengelola koperasi, serta unsur masyarakat untuk mengetahui perkembangan sekaligus berbagai kendala yang dihadapi KDKMP.
“Babinsa harus mengetahui kondisi di wilayah masing-masing. Dari situ kita bisa melihat mana yang sudah berjalan baik dan mana yang masih membutuhkan penguatan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pasi Ter Kodim 0812/Lamongan bersama Batuud Koramil 0812/01 Kota Lamongan diminta menyusun pemetaan wilayah yang menjadi prioritas pendampingan.
Pemetaan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah berikutnya, termasuk melihat perkembangan keanggotaan, tata kelola, hingga potensi unit usaha yang dapat dikembangkan masing-masing KDKMP.
“Kodim juga akan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan pendampingan yang diberikan tetap sesuai dengan perkembangan koperasi dan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Deni menambahkan, sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting agar keberadaan KDKMP tidak hanya berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi mampu berkembang menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
“Melalui evaluasi dan pemetaan tersebut, kami berharap pendampingan terhadap KDKMP dapat dilakukan lebih terarah dan memberikan dampak nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan,” pungkasnya. (fak/but)
Link informasi : Sumber
