Pamekasan (beritajatim.com) – Rapat kerja Komisi II DPRD Pamekasan, bersama Mitra di Gedung Wakil Rakyat di Jalan Kabupaten 107 Pamekasan, berlangsung alot. Rapat tersebut akhirnya diputuskan ditunda.
Dari dua mitra komisi dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab. Pamekasan, masing-masing Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
“Dalam beberapa hari terakhir, kami membahas beberapa hal bersama mitra komisi, yakni Disperindag dan DKP. Hanya saja ada beberapa hal yang mengharuskan untuk kembali diperdalam, karena belum tuntas,” kata Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Salman Al-Farisi, Senin (11/11/2024).
Pihaknya menilai jika sejumlah program yang dicanangkan dari dua OPD tersebut, cenderung mengarah pada sektor koordinasi. “Raker bersama Disperindag kamu panding sementara, karena dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) tidak ada yang bersumber dari DBHCHT, termasuk mayoritas rencana koordinasi yang cukup dominan,” ungkapnya.
“Selain itu, kami juga ingin memastikan lahirnya Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi dan Pajak Daerah, termasuk penyelesaian pembangunan Pasar Kolpajung, serta seberapa besar dampaknya terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Hal itu juga belum ketemu rumusan yang tepat, sehingga dapat kita panding,” imbuhnya.
Tidak hanya bersama Disperindag, DKP juga mengalami hal serupa karena adanya kesalahan fatal pada perencanaan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar. “Dalam lampiran RAPBD termaktub pembangunan gedung, namun setelah kami breakdown, ternyata bukan bangunan gedung, tapi justru untuk kegiatan lain yang tidak disebutkan di RAK maupun RKA,” jelasnya.
“Selain itu kami juga mendorong DKP agar memfasilitasi para nelayan dengan jirigen khusus untuk pembelian solar bersubsidi, ini sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan dan tentunya juga memudahkan nelayan mengakses BBM bersubsidi,” sambung Salman.
Beberapa poin lainnya juga dibahas untuk meningkatkan sektor kesejahteraan bagi masyarakat. “Beberapa isu lain juga kami perdalam, seperti tambat labuh nelayan dan juga peningkatan kapasitas pembudidaya ikan,” tegasnya.
“Guna mendukung apa yang diharapkan pimpinan tentang RAPBD 2025, nanti apa yang sedang kita bahas di Komisi II akan kami laporkan ke Banggar (Badan Anggaran),” pungkasnya. [pin/beq]
Link informasi : Sumber
