Surabaya (beritajatim.com) – Dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah dan memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Komisi C DPRD Jawa Tengah melakukan studi banding ke Bank UMKM Jatim (PT BPR Jatim Perseroda). Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan UMKM yang sukses diterapkan oleh Bank UMKM Jatim, termasuk program inovatif yang membantu pertumbuhan UMKM di Jawa Timur.
Ketua Komisi C DPRD Jateng, Bambang Haryanto Baharudin, menyatakan bahwa potensi UMKM di Jawa Tengah sangat besar dan bisa berkembang pesat dengan strategi yang tepat. “Kami ingin belajar dari pengalaman Bank UMKM Jatim, terutama dalam manajemen risiko kredit, pengembangan produk yang relevan dengan kebutuhan UMKM, serta kolaborasi yang efektif dengan berbagai pihak,” ujar Bambang.
Salah satu program unggulan yang menarik perhatian rombongan DPRD Jateng adalah Program Kredit Sejahtera UMKM Jawa Timur (Prokesra). Program ini memberikan subsidi bunga yang meringankan beban kredit UMKM, memungkinkan para pelaku usaha untuk terus berkembang tanpa terbebani bunga yang tinggi. Sejak 2022 hingga Oktober 2024, Bank UMKM Jatim telah menyalurkan Prokesra dengan total kredit sekitar Rp 500 miliar untuk sektor usaha mikro dan kecil.
Plt Direktur Utama Bank UMKM Jatim, Irwan Eka Wijaya Arsyad, menjelaskan bahwa Prokesra diluncurkan sebagai respons terhadap dampak pandemi COVID-19 yang menekan sektor UMKM. “Prokesra memungkinkan pemerintah daerah menanggung sebagian bunga kredit, sehingga bunga bagi pelaku UMKM hanya sekitar 3 persen per tahun,” kata Irwan.
Irwan menambahkan bahwa kesuksesan sebuah produk keuangan tidak hanya bergantung pada rendahnya bunga kredit, tetapi juga memerlukan SOP yang baik, pemasaran yang efektif, dan penggunaan yang tepat sasaran. “Prokesra menjadi contoh kredit berkualitas dengan tingkat kredit macet (NPL) yang sangat rendah, hanya 0,64 persen,” ungkapnya.
Anggota Komisi C DPRD Jateng, Siti Rosidah, mengapresiasi Prokesra karena dinilai sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi UMKM di tengah perekonomian yang fluktuatif. “Program ini memberikan solusi konkret bagi pelaku UMKM untuk bertahan dan berkembang,” ucap Siti.
Dalam pemaparannya, Irwan juga menyebutkan bahwa tantangan yang dihadapi BPR di Jawa Timur dan Jawa Tengah memiliki kesamaan. Bank UMKM Jatim telah menerapkan berbagai inovasi dan strategi untuk mengatasi tantangan ini, termasuk program kredit lain seperti Kredit untuk Semua Usaha Masyarakat (KUSUMA), Paket Kredit Petani Jawa Timur, dan Kredit dengan Agunan Emas.
Menurut Irwan, Bank UMKM Jatim berfokus pada kredit produktif untuk pengusaha kecil yang sering kali tidak terjangkau oleh bank umum. “Kami berharap pengalaman kami dapat bermanfaat bagi BPR di Jawa Tengah dalam mengembangkan sektor UMKM di daerahnya,” jelasnya.
Saat ini, Bank UMKM Jatim melayani lebih dari 54 ribu debitur, yang mayoritas berasal dari sektor jasa perdagangan dan pertanian. Hal ini menunjukkan komitmen Bank UMKM Jatim dalam mendukung inklusi keuangan bagi pengusaha kecil dan menengah di Jawa Timur.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng, Dedy Endriyatno, turut memuji produk keuangan yang dihadirkan oleh Bank UMKM Jatim. “Program yang dimiliki Bank UMKM Jatim menunjukkan bagaimana sektor keuangan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui akses yang terjangkau bagi pelaku UMKM,” ujar Dedy.
Kunjungan ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang lebih erat antara Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam pengembangan sektor UMKM. Kehadiran jajaran manajemen Bank UMKM Jatim, termasuk Direktur Kepatuhan Mohammad Amin dan Direktur Pemasaran Agung Soeprihatmanto, memperkuat komitmen untuk menjalin sinergi dengan BPR di Jawa Tengah.
“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan produk kami. Bank UMKM Jatim saat ini tengah dalam proses meraih sertifikasi ISO/IEC 27001 dan mengembangkan layanan mobile banking untuk memastikan kenyamanan serta keamanan nasabah,” kata Amin.
Direktur Utama PT BPR Badan Kredit Kecamatan Jateng, Koesnanto, menyampaikan bahwa pihaknya memiliki target untuk menggabungkan 34 BPR di Jawa Tengah pada 2026. Konsolidasi ini dilakukan untuk memperkuat BPR di wilayah Jawa Tengah dengan mengadopsi praktik terbaik yang telah diterapkan Bank UMKM Jatim. [beq]
Link informasi : Sumber
