Sidoarjo (beritajatim.com) – Dua pasangan calon (Paslon) Pilkada Sidoarjo 2024, paslon nomor 1 Subandi-Mimik ldayana (BAIK) dan paslon nomor 2 Achmad Amir Aslichin – Edy Widodo (SAE) ikuti acara Deklarasi Damai di Mapolresta Sidoarjo Kamis (7/11/2024).
Hadir dalam acara Deklarasi Damai tersebut kedua paslon bersama tim pemenangannya, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing, Wakapolresta Sidoarjo AKBP I Made Bayu Sutha Sartana, Ketua KPU Sidoarjo, Bawaslu dan instansi lainnya. Dalam deklarasi itu kedua paslon dari nomor urut 1 dan 2 juga melakukan penandatangan untuk menjaga kedamaian bersama.
Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing mengatakan acara Deklarasi Damai ini untuk membangun sinergisi dan netralitas di semua lembaga, khususnya aparatur penyelenggara lembaga secara bersama-sama, serta berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya pilkada serentak tahun ini.
“Untuk itu kami mengajak kepada semua semua pihak yang hadir dalam acara ini untuk bersama-sama menjaga situasi Sidoarjo tetap kondusif baik sebelum maupun sesudah berlangsungnya pilkada tahun ini,” ucapnya.
Paslon nomor urut 2 Achmad Amir Aslichin – H Edy Widodo (SAE) menilai acara deklarasi damai ini momentun bersama lembaga penyelenggara pilkada, khususnya bagi aparat penegak hukum (APH) untuk bersama-sama menjaga agar momentum pesta demokrasi lima tahunan ini bisa berjalan aman dan kondusif.
Mas lin berharap kepada siapa saja untuk tidak lagi menggunakan cara-cara kotor Seperti menebar fitnah, hoax, ujaran kebencian, apalagi intimidasi serta kriminalisasi antar masing-masing pendukung paslon yang bisa menyulut gesekan serta kegaduhan di masyarakat bawah.
“Saya berkomitmen untuk Pilkada 2024 ini adalah pintu gerbang untuk menjadikan masyarakat Sidoarjo kembali bangkit dan bermartabat,” papar mantan anggota DPRD Sidoarjo dan Jatim dari Fraksi PKB itu.
Sementara itu Ketua Tim Pemenangan Paslon SAE Usman berharap acara Deklarasi Damai ini tidak hanya sebatas jargon atau tidak hanya sebatas seremonial. Namun lebih jauh semua pejabat dan lembaga penyelenggara negara baik sipil dan militer khususnya lembaga penyelenggara pemilukada harus bersikap netral.
“Jangan lagi ada keberpihakan, terutama intimidasi sepihak terhadap pendukung pasangan calon, karena sudah tidak jaman,” tandas mantan Ketua DPRD Sidoarjo periode 2019-2024 ini. (isa/but)
Link informasi : Sumber
