Surabaya (beritajatim.com) – Penerimaan pegawai dengan menggunakan jalur orang dalam (ordal) sepakat dihindari oleh tiga Calon Gubernur Jawa Timur (Cagub Jatim). Hal itu menjadi salah satu topik yang dibahas dalam debat kedua pemilhan Gubernur Jatim, Minggu (3/11/2024).
Luluk Nur Hamida pasangan nomor urut 1 ini mengatakan, untuk memastikan rekrutmen pegawai harus dilakukan dengan transparan dan objektif. Salah satunya rekrutmen pegawai dilakukan lewat digitalisasi.
“Adanya penilaian yang menggunakan kekuatan teknologi dan digital, termasuk kita juga ingin memastikan bahwa kita mengundang lapisan masyarakat untuk bisa turut mengawasi kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur,” kata dia.
Luluk juga menyinggung soal nepotisme, untuk mencegah terjadinya nepotisme di Pemerintah Provinsi, ia mengajak masyarakat turut serta melakukan pengawasan.
“Kita juga bisa mengundang partisipasi masyarakat luar untuk bisa mencegah adanya nepotisme yang bisa saja terjadi melalui orang-orang dalam, saya pastikan karena anak saya hanya satu dan dia juga tidak suka dengan pemerintahan,” kata dia.
Sama dengan Luluk, cagub nomor urut3, Tri Rismaharini juga akan menggunakan sistem digitalisasi dalam rekrutmen pegawai untuk menghindari orang dalam. Risma menyebut, sejak bekerja di Pemerintah Kota Surabaya pada 2002 silam ia telah menciptakan sistemnya elektonik procurement dan e-budgeting yang pertama di Indonesia.
“Yang ingin saya sampaikan adalah tata kelola pemerintahan dengan elektronik itu akan bisa dinikmati oleh rakyat karena masyarakat akan bisa melihat secara langsung dan berpartisipasi aktif karena semua dilakukan dan proses itu dilakukan dengan transparan,” kata Risma.
Sementara Khofifah mengatakan, selama lima tahun menjabat sebagai Gubernur Jatim, ia telah mencanangkan Program Cetar yakni Cepat, Efektif, Tanggap akuntabel dan responsif. Lewat program tersebut, selama ini ia memastikan semua pelayanan, termasuk rekrutmen pegawai dilakukan dengan transparan lewat digitallisasi.
“Kaami mendapatkan penghargaan satu-satunya Pemprov yang dapat SPBE dari Kemenpan RB, ini menjadi penting bagaimana transparansi kita lakukan digital ekosistem kita lakukan dalam rektutmen BUMD rektutmen di setiap kepala-kepala Dinas UPT dan seterusnya,” kata Khofifah. [uci/aje]
Link informasi : Sumber
