Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, rob, abrasi, hingga gelombang tinggi, demi melindungi masyarakat.
Cuaca ekstrem ini melanda sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Timur, sehingga memerlukan langkah antisipasi yang cepat dan terkoordinasi. Pemprov Jatim pun segera menggelar Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, pada Selasa (17/12/2024) lalu.
Acara yang menghadirkan berbagai narasumber penting, seperti Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, hingga Anggota Komisi VIII DPR-RI Dapil Jawa Timur, Ina Ammania.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Forkopimda, 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim, serta Bupati, Walikota, dan Kepala BPBD se-Jawa Timur.
Tujuannya adalah memperkuat sinergi dalam menghadapi potensi puncak musim hujan yang diprediksi akan mencapai intensitas tertinggi pada Februari 2025.
Di sini Kepala BMKG menyebutkan bahwa Jawa Timur berpotensi mengalami beberapa jenis bencana hidrometeorologi, di antaranya:
1. Banjir di daerah dataran rendah.
2. Longsor di wilayah perbukitan dan pegunungan.
3. Rob dan abrasi di kawasan pesisir.
4. Cuaca ekstrem berupa hujan deras dan angin kencang.
5. Gelombang tinggi di perairan Laut Jawa dan Samudra Hindia.
BMKG juga memprediksi cuaca ekstrem pada 18-24 Desember 2024, sehingga diperlukan kewaspadaan ekstra dari masyarakat dan pemerintah daerah.
Dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, Pemprov Jatim telah melakukan berbagai upaya, di antaranya:
1. Rapat Koordinasi Antisipasi Bencana Hidrometeorologi dengan melibatkan semua pihak terkait.
2. Penetapan status siaga darurat melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur.
3. Menerbitkan surat imbauan kepada kabupaten/kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
4. Membangun posko siaga bencana di wilayah rawan.
5. Menggelar apel siaga dan pemeriksaan peralatan, termasuk sistem peringatan dini (EWS).
6. Membersihkan saluran drainase primer, sekunder, dan tersier untuk mencegah genangan air.
Masyarakat pun diimbau agar selalu memantau informasi terkini dari BMKG, menghindari aktivitas di lokasi rawan bencana, seperti lereng curam dan pesisir, hingga mempersiapkan dokumen penting dan barang kebutuhan darurat.
Dengan langkah antisipasi yang terstruktur seperti ini, diharapkan dampak bencana hidrometeorologi di Jawa Timur dapat diminimalisir, sehingga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. [fyi/beq]
Link informasi : Sumber
