Madiun (beritajatim.com) – Pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2027 masih menyisakan persoalan pada komponen penerbangan. Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), mengungkapkan adanya perbedaan harga penawaran antara Garuda Indonesia dan Saudia Airlines.
Hal itu disampaikan Gus Irfan saat menghadiri Kick Off Manasik Haji Akbar dan Expo UMKM & Ekosistem Haji dan Umrah 2026 di Stadion Wilis, Kota Madiun, Jumat (25/9/2026).
Menurut Gus Irfan, pembahasan bersama Komisi VIII DPR RI telah mencapai kesepakatan untuk sejumlah komponen biaya haji, termasuk akomodasi hotel dan katering makanan. Namun, komponen penerbangan hingga kini masih menjadi pembahasan karena adanya perbedaan harga penawaran dari dua maskapai yang melayani penerbangan jemaah haji Indonesia.
“Diskusi dengan Komisi VIII DPR lumayan panjang karena semua komponen harga berubah, mulai penerbangan, hotel, hingga makanan. Hotel dan makanan sudah sepakat, tinggal penerbangan yang masih ada perbedaan,” ujar Gus Irfan.
Ia menjelaskan, kuota jemaah haji Indonesia sebanyak sekitar 200 ribu orang dibagi masing-masing 50 persen untuk Garuda Indonesia dan Saudia Airlines.
Namun, harga yang ditawarkan kedua maskapai berbeda cukup jauh. Garuda Indonesia menawarkan tarif sekitar Rp38 juta, sedangkan Saudia Airlines berada di kisaran hampir Rp42 juta.
“Kita terus meminta pihak maskapai Saudia agar bisa menekan harga mendekati Garuda, namun mereka masih bertahan di angka Rp42 juta,” katanya.
Gus Irfan menegaskan, pemerintah tetap berupaya agar perubahan biaya operasional penyelenggaraan haji tidak membebani jemaah. Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tapi kita tetap berupaya sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo, apa pun yang terjadi jangan sampai memberatkan jemaah haji. Itu yang kita pegang. Di sana naik, tapi perintah Presiden, ‘ojo memberatkan’ (jangan memberatkan),” tegasnya.
Menurut Gus Irfan, prinsip tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan seluruh komponen biaya haji. Kenaikan biaya sejumlah kebutuhan di Arab Saudi, termasuk penerbangan, hotel, dan konsumsi, diupayakan tidak serta-merta dibebankan kepada jemaah.
Selain menekan biaya, pemerintah juga ingin penyelenggaraan haji memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan mendorong agar kebutuhan konsumsi jemaah di Arab Saudi dapat dipenuhi dari produk Indonesia.
Gus Irfan menyebut Presiden juga menginginkan agar uang yang dibelanjakan dalam ekosistem haji sebisa mungkin kembali berputar dan memberikan manfaat bagi masyarakat di dalam negeri.
“Harapannya, uang yang kita keluarkan untuk haji ini sebagian bisa kembali kepada masyarakat Indonesia. Misalnya makanan dan kebutuhan konsumsi jemaah bisa kita datangkan dari Indonesia,” jelasnya.
Namun, upaya tersebut tidak mudah karena produk yang dikirim ke Arab Saudi harus memenuhi berbagai persyaratan dan standar yang ditetapkan pemerintah setempat. Selain itu, biaya logistik dan transportasi juga menjadi pertimbangan.
Sementara terkait penerbangan, Kemenhaj masih berupaya mencari titik temu dengan Saudia Airlines agar tarif yang ditawarkan dapat ditekan dan mendekati penawaran Garuda Indonesia.
Gus Irfan mengatakan, pemerintah juga membuka kemungkinan melakukan evaluasi terhadap skema penerbangan untuk penyelenggaraan haji berikutnya, termasuk peluang kerja sama dengan maskapai lain.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, sekaligus menjaga agar biaya yang harus ditanggung jemaah tidak semakin berat.
Pembahasan komponen penerbangan tersebut menjadi salah satu bagian yang masih harus diselesaikan sebelum keseluruhan skema biaya haji ditetapkan. Pemerintah bersama DPR RI masih melakukan pembahasan terhadap komponen-komponen BPIH untuk musim haji 2027. (rbr/but)
Link informasi : Sumber
