Madiun (beritajatim.com) – Perjuangan warga RW 07 Lingkungan Punjul, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, menolak rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berujung pada rasa syukur.
Sekitar 1.000an warga berkumpul di dekat lokasi yang sebelumnya direncanakan menjadi tempat pembangunan TPST untuk menggelar malam tasyakuran, Sabtu (26/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bentuk ungkapan syukur sekaligus perayaan atas perjuangan warga yang selama ini bersama-sama mengawal penolakan rencana pembangunan TPST di lingkungan mereka.
Ketua Panitia Malam Tasyakuran, Hariyanto, mengatakan kegiatan digelar untuk mensyukuri hasil perjuangan warga sekaligus mempererat kebersamaan yang telah terbangun selama proses penolakan.
“Syukuran ini sebagai ungkapan kita telah menang, sukses menolak pembangunan TPST di lingkungan RW 07,” ujar Hariyanto saat ditemui di lokasi acara.
Menurut Hariyanto, seluruh biaya kegiatan berasal dari swadaya masyarakat. Warga secara sukarela menyumbangkan dana sesuai kemampuan masing-masing untuk menggelar kenduri dan berbagai kegiatan dalam malam tasyakuran tersebut.
“Masalah kenduri ini, semua biaya dari swadaya masyarakat seikhlasnya,” katanya.
Dalam acara tersebut, warga menyembelih tiga ekor kambing dan menyiapkan sekitar 200 porsi ayam panggang untuk disantap bersama.
Malam tasyakuran tidak hanya diikuti warga Lingkungan Punjul. Sejumlah warga dari wilayah sekitar, di antaranya Desa Banaran dan Desa Kradengan, juga turut hadir.
“Warga yang hadir selain dari Lingkungan Punjul, ada juga dari desa tetangga, yaitu Desa Banaran dan Desa Kradengan. Kurang lebih ada 1.000 warga yang hadir,” jelasnya.
Di tengah suasana tasyakuran, Ketua RW 07 Lingkungan Punjul, Mujiono, menyoroti sikap Pemerintah Kabupaten Madiun selama polemik rencana pembangunan TPST berlangsung.
Mujiono mengaku hingga kini belum ada komunikasi langsung yang dinilai menunjukkan sikap kooperatif dari pemerintah, baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kabupaten, kepada warga RW 07.
Ia juga menyayangkan belum adanya permintaan maaf dari pemerintah kepada warga setelah polemik pembangunan TPST tersebut.
“Mestinya Pak Lurah itu datang di lingkungan RW 07 memberi salam, memberi hormat, memberi terima kasih, memberi maaf. Itu enggak, sekalipun enggak,” tegasnya.
Menurut Mujiono, polemik rencana pembangunan TPST di Punjul seharusnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar lebih memperhatikan aspirasi masyarakat dalam setiap rencana pembangunan, terutama yang berkaitan langsung dengan lingkungan tempat tinggal warga.
Sementara itu, Koordinator NGO Pentas Gugat, Heru Kun, yang turut mendampingi perjuangan warga Punjul, menyebut keterlibatannya dalam mengawal persoalan TPST menjadi pengalaman yang tidak terlupakan.
Ia mengapresiasi keberanian dan kekompakan warga Punjul dalam menyuarakan aspirasi hingga akhirnya rencana pembangunan TPST di lingkungan tersebut tidak dilanjutkan.
Menurut Heru, perjuangan warga Punjul bukan semata-mata persoalan penolakan terhadap lokasi pembangunan TPST. Lebih dari itu, perjuangan tersebut berkaitan dengan hak masyarakat untuk dilibatkan dan didengar dalam setiap rencana pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan mereka.
“Masyarakat Punjul layak mendapatkan kemerdekaan hak, mengingat sudah bahu-membahu mengorbankan materiil dan imateriil demi menyelamatkan kepentingan anak cucu mereka,” ujar Heru Kun.
Heru menambahkan, kebersamaan yang terbangun selama proses perjuangan menjadi modal penting bagi warga untuk terus menjaga lingkungan sekaligus mempertahankan solidaritas masyarakat.
Ia berharap polemik TPST di Punjul dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar kebijakan pembangunan ke depan benar-benar mempertimbangkan suara dan kepentingan masyarakat yang terdampak.
Malam tasyakuran berlangsung guyub. Warga makan bersama dan menikmati hiburan hingga malam sebagai bentuk perayaan atas berakhirnya perjuangan mereka menolak rencana pembangunan TPST di Lingkungan Punjul. (rbr/but)
Link informasi : Sumber
