Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono akhirnya menjelaskan alasan mencopot foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya. Sikap tersebut kembali diperbincangkan setelah muncul kabar pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden di tengah polemik terkait keabsahan ijazahnya.
Sebelumnya, Deni mengunggah foto ruang kerjanya tanpa foto Gibran melalui status WhatsApp pada Jumat (6/11/2026). Unggahan itu disertai tulisan “leren sik” yang berarti istirahat dulu.
Saat dikonfirmasi, Deni menyatakan tindakannya tidak berkaitan dengan persoalan suka atau tidak suka terhadap figur tertentu. Dia menyebut sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik sebagai wakil rakyat dalam menyampaikan kegelisahan masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Ini bukan semata-mata persoalan personal terhadap seseorang, tetapi menyangkut bagaimana kita menjaga marwah demokrasi, menghormati konstitusi, dan memastikan bahwa setiap pemegang jabatan publik memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” ujar Deni, Rabu (11/11/2026).
Menurut Deni, legitimasi kepemimpinan berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut tanggung jawab konstitusional pejabat publik perlu dievaluasi secara terbuka.
“Jabatan publik itu bukan hanya kekuasaan. Ada tanggung jawab konstitusional yang melekat di dalamnya. Rakyat memberikan kepercayaan kepada pemimpin agar amanah itu dijalankan sesuai aturan. Karena itu, ketika muncul persoalan yang menyangkut legitimasi dan kepercayaan publik, kita tidak boleh menutup mata. Justru harus ada keberanian untuk melakukan evaluasi secara terbuka,” kata alumnus Universitas Airlangga tersebut.
Deni berharap dinamika politik nasional dapat menjadi momentum memperkuat demokrasi dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dia mengingatkan agar loyalitas kepada negara dan konstitusi ditempatkan di atas kepentingan individu maupun kelompok politik.
“Saya berharap demokrasi kita tidak berhenti pada prosedur, tetapi benar-benar dijalankan dengan menjunjung tinggi konstitusi. Para pemimpin negara harus memberikan teladan dalam kepatuhan terhadap konstitusi. Bagi saya, yang harus kita bela adalah konstitusi, demokrasi, dan kepentingan rakyat,” tegas Ketua Persatuan Alumni GMNI Jawa Timur itu. [asg/kun]
Link informasi : Sumber
