Jakarta (beritajatim.com) – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyebut dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum transformasi tata kelola pupuk bersubsidi. Sejumlah kebijakan, mulai dari penyederhanaan regulasi, penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen hingga peningkatan alokasi menjadi 9,8 juta ton, dinilai memperkuat dukungan terhadap produktivitas petani.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan hal tersebut dalam Agrifood Forum 2026 bertajuk “Swasembada Protein & Peluang Pangan Global”, Senin (19/10/2026).
Ia mengapresiasi komitmen pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Sejak hari pertama, Presiden sudah menunjukkan komitmennya dalam mendorong ketahanan pangan nasional. Fokusnya jelas, yaitu meningkatkan produksi, dan salah satu kunci utamanya adalah memastikan pupuk tersedia dengan cukup dan harganya semakin terjangkau,” ujar Rahmad.
Menurutnya, pupuk menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Ketersediaan pupuk yang memadai dan harga yang terjangkau dinilai dapat membantu petani meningkatkan hasil panen sekaligus memperkuat produksi pangan nasional.
“Pupuk seperti senjata yang tidak perlu ditembakkan atau diledakkan, tetapi bisa meluluhlantakkan. Sebab, pupuk berada di sektor hulu yang berkaitan langsung dengan produktivitas,” jelasnya.
Regulasi Pupuk Bersubsidi Disederhanakan
Salah satu perubahan yang disoroti Rahmad adalah pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Kebijakan tersebut menyederhanakan proses penyaluran pupuk, termasuk dengan menghapus 145 aturan yang sebelumnya dinilai menghambat tata kelola.
Rahmad mencontohkan, sebelum penyederhanaan regulasi, pemindahan alokasi pupuk dari desa yang kelebihan stok ke desa yang kekurangan harus melewati birokrasi berjenjang. Persetujuan dari tingkat kecamatan hingga kementerian berpotensi memakan waktu lama.
Akibatnya, pupuk berisiko tiba setelah petani melewati masa tanam atau bahkan musim panen. Dengan proses yang lebih sederhana, penyaluran diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan petani secara lebih cepat.
“Sekarang, proses tersebut menjadi lebih sederhana sehingga pupuk bisa lebih mudah disalurkan kepada petani yang membutuhkan. Inilah bentuk pembenahan yang penting karena pupuk harus tersedia ketika petani membutuhkannya,” ungkap Rahmad.
Selain pembenahan regulasi, pemerintah meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,8 juta ton. Penambahan tersebut ditujukan untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan pupuk bagi petani yang memenuhi persyaratan penerima subsidi.
Harga Pupuk Bersubsidi Turun 20 Persen
Kebijakan lain yang disoroti adalah penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Rahmad menyebut kebijakan tersebut didukung Perpres Nomor 113 Tahun 2025 yang memungkinkan Pupuk Indonesia beroperasi lebih efisien. Penghematan dari efisiensi itu kemudian dikembalikan kepada petani melalui penurunan harga pupuk.
Ia menilai, penurunan harga tersebut menjadi momentum penting karena dapat mengurangi beban biaya sarana produksi pertanian.
“Sepanjang yang saya tahu, keluarga besar saya adalah petani, dan seumur saya tahu, harga pupuk tidak pernah turun. Baru kali ini saya melihat harga pupuk turun, sehingga keberpihakan Presiden Prabowo kepada petani sangat luar biasa,” katanya.
Rahmad menegaskan, pupuk bersubsidi bukan sekadar sarana produksi, melainkan juga bentuk dukungan negara kepada petani. Karena itu, penyalurannya harus dilakukan secara adil dan tepat sasaran sesuai ketentuan penerima subsidi.
Distribusi Pupuk Diawasi Secara Digital
Untuk mendukung penyaluran yang tepat sasaran, Pupuk Indonesia memperkuat pengawasan distribusi melalui sistem digital terintegrasi. Melalui command center, perusahaan dapat memantau perjalanan pupuk mulai dari pengangkutan, proses bongkar muat hingga penebusan oleh petani.
Pemantauan tersebut didukung teknologi GPS, kamera pengawas atau CCTV, dokumentasi video, serta pencatatan penebusan yang dilengkapi foto penerima secara waktu nyata (real-time). Sistem ini memungkinkan pergerakan pupuk ditelusuri dan membantu perusahaan mengidentifikasi potensi penyimpangan.
“Kalau ada distributor atau kios yang nakal, kami bisa segera mengambil tindakan. Sistem digital ini membantu kami mengawasi distribusi secara transparan dan memastikan pupuk sampai kepada petani yang berhak,” tegas Rahmad.
Ia menambahkan, keberhasilan tata kelola pupuk bersubsidi bergantung pada regulasi yang baik, pelaksanaan yang konsisten, serta pembaruan data penerima. Pupuk Indonesia menyatakan berkomitmen menjalankan perannya agar manfaat kebijakan pemerintah dapat dirasakan langsung oleh petani.
Rahmad optimistis, ketersediaan pupuk yang memadai, harga yang lebih terjangkau, serta distribusi yang tepat sasaran akan mendukung keberlanjutan swasembada pangan nasional.
“Kita sudah melihat bukti nyata bahwa swasembada pangan tercapai. Dengan komitmen pemerintah dan kerja sama seluruh pihak, insya Allah swasembada ini akan berkelanjutan,” tutup Rahmad. (ted)
Link informasi : Sumber
