Sidoarjo (beritajatim.com) – Kabupaten Sidoarjo mencatatkan persentase penduduk miskin sebesar 4,38 persen pada Maret 2026. Angka ini mengalami penurunan dari posisi 4,40 persen pada Maret 2025 lalu.
Capaian positif tersebut mengukuhkan posisi Sidoarjo sebagai daerah tingkat kabupaten dengan angka kemiskinan terendah di Provinsi Jawa Timur.
Di tingkat kabupaten se-Jawa Timur, posisi Sidoarjo berada di urutan terbawah angka kemiskinan, disusul Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pasuruan.
Sementara pada level gabungan kabupaten/kota se-Jatim, Sidoarjo menempati peringkat kelima terendah setelah Kota Batu, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Malang. Persentase kemiskinan Sidoarjo ini berada jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur yang mencapai 9,06 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo, Bagyo Trilaksono, menjelaskan bahwa secara jumlah riil, penduduk miskin di Sidoarjo pada Maret 2026 tercatat sebanyak 108.460 jiwa. Angka ini sedikit meningkat dibanding Maret 2025 yang berada di angka 107.570 jiwa, meski secara persentase mengalami penurunan 0,02 persen.
“Kondisi ini diduga terjadi akibat laju pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan laju penurunan persentase penduduk miskin,” tutur Bagyo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (21/10/2026).
Bagyo menambahkan, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (Maret 2016–Maret 2026), tren kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo konsisten menurun, di mana jumlah warga miskin berkurang hingga 28.330 jiwa dan persentasenya turun 2,01 poin dari semula 6,39 persen.
Bupati Subandi Rencanakan Kenaikan Gaji PPPK Paruh Waktu
Merespons paparan data BPS tersebut, Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.KN., meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat koordinasi agar program intervensi sosial benar-benar tepat sasaran.
Subandi menyoroti temuan BPS mengenai Garis Kemiskinan (GK) rumah tangga di Sidoarjo yang menyentuh angka Rp2.831.074 per bulan. Nilai tersebut masih berada di atas pendapatan rata-rata pegawai honorer dan PPPK paruh waktu saat ini.
“Saya akan membahas lebih lanjut bersama Sekretaris Daerah terkait kesejahteraan pegawai paruh waktu dan honorer. Insya Allah tahun depan kami kaji kenaikan gaji untuk teman-teman PPPK paruh waktu agar berada di atas garis kemiskinan,” tegas Subandi, Rabu (21/10/2026).
Selain peningkatan kesejahteraan pegawai, Pemkab Sidoarjo terus menggencarkan intervensi langsung lewat program bedah rumah tidak layak huni (Rutilahu) bersama BAZNAS, penyaluran alat bantu kesehatan, distribusi sembako murah, hingga dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). [isa/but]
Link informasi : Sumber
