Blitar (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin. Hal tersebut disampaikan Hasto merespons isu pemakzulan saat menjawab pertanyaan awak media usai berziarah di Makam Bung Karno, Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat (7/11/2026).
Hasto menjabarkan tiga catatan penting terkait persoalan tersebut, mulai dari Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 hingga persoalan pemenuhan syarat kelulusan.
“Ya bagi PDI Perjuangan sejak awal kan kami sudah memberikan tiga catatan penting. Yang pertama, lahirnya putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 sebagai bentuk akrobat hukum. Yang kedua, pemilu presiden-wakil presiden tahun 2024 dan pemilu legislatif hingga pilkada tahun 2024 juga banyak diwarnai oleh penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang ketiga, munculnya pasal selundupan untuk melakukan pemaksaan ketika Saudara Gibran Rakabuming tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat sebagaimana temuan dari Mahkamah Konstitusi,” ujar Hasto.
Ia menyimpulkan bahwa gugurnya aspek-aspek mendasar tersebut secara otomatis menghilangkan legitimasi kepemimpinan yang bersangkutan.
“Dari tiga aspek ini saja, maka otomatis yang bersangkutan sudah tidak memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin. Tidak hanya proses dari Saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin baik dari aspek usia maupun ijazah ternyata kan tidak dipenuhi,” tegas Hasto.
Menindaklanjuti hal tersebut melalui jalur legislatif, Hasto mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan terus menjalin dialog politik dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI. Ia menambahkan, isu penyadapan yang marak belakangan ini turut memperkuat desakan publik.
“Karena itulah ketika ini harus dilanjutkan proses politik, PDI Perjuangan juga berdialog dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Tapi saat ini dengan kasus penyadapan, tekanan-tekanan dari publik ini menjadi semakin kuat, sehingga suara-suara yang semakin terkonsolidasi ini kami yakini akan didengarkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” tuturnya.
Saat ditanya mengenai kesamaan pandangan dari delapan fraksi di parlemen, Hasto mengonfirmasi bahwa komunikasi politik antarfraksi terus berjalan secara intensif. “Ya proses dialog terus-menerus dilakukan. Yang jelas ini tidak bisa lagi ditoleransi, ya,” pungkasnya. (owi/kun)
Link informasi : Sumber
