Blitar (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, angkat bicara perihal kasus penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hasto, apa yang dilakukan oleh mantan Kepala Staf Kepresidenan itu merupakan tindakan makar yang nyata.
Sekjen PDIP itu menilai apa yang telah dilakukan mantan Kapolri itu tak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, PDIP mendukung penuh proses penuntasan kasus penyadapan oleh Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik lainnya.
“Ya kita serahkan pada seluruh proses hukum. Tetapi bagi PDI Perjuangan ketika presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan saja itu juga dilakukan penyadapan, maka ini nyata-nyata merupakan suatu tindakan makar yang tidak boleh ditoleransi. Nah, untuk itu PDI Perjuangan memberikan dukungan terhadap upaya penuntasan persoalan-persoalan tersebut,” ungkap Hasto pada Sabtu (7/11/2026).
Hasto menjelaskan bahwa PDIP memandang peristiwa ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius. Oleh karena itu, harus ada perubahan masif terkait sistem dan aturan perihal penyadapan.
“Penyadapan harus dilakukan dengan suatu mekanisme yang sangat ketat melalui persetujuan dari pengadilan dan diawali dengan proses penyelidikan terlebih dahulu sehingga ada indikasi pelanggaran pidana atau ada suatu indikasi terganggunya, terancamnya kepentingan-kepentingan nasional kita terhadap hal-hal yang strategis yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan keselamatan bangsa,” tegasnya.
Lebih jauh, Hasto menceritakan bahwa PDIP jauh lebih dulu mengalami dugaan penyadapan ilegal. Hasto menjelaskan bahwa PDIP pernah merasakan hal itu kala Pemilu 2024 lalu.
“Ya kalau sejak awal, bahkan saya pernah menerima informasi dari rekan-rekan pers ketika bersikap kritis atas pemilu 2024 yang lalu, bahkan pernah juga ada utusan dari Kapolri saat itu Pak Listyo Sigit yang juga memberikan suatu tekanan-tekanan. Ini kan pernah saya sampaikan di dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, bagaimana tekanan-tekanan itu dilakukan dan mengapa mereka bisa melakukan tekanan-tekanan karena mereka juga ternyata melakukan fungsi-fungsi penyadapan secara ilegal. Dan informasi itulah yang kemudian dipakai untuk menekan pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintahan Jokowi saat itu,” pungkasnya. (owi/kun)
Link informasi : Sumber
