Skandal Kasus KBS Memanas, Oknum Pengacara Diduga Kantongi Rp2,2 Miliar Janjikan Kasus Stop

Surabaya (beritajatim.com) – Dugaan korupsi di tubuh direksi Kebun Binatang Surabaya (KBS) kembali mengungkap sejumlah fakta. Keterlibatan oknum pengacara Surabaya dalam perkara ini santer terdengar di korps Adhyaksa yang ada di jalan Ahmad Yani Surabaya.

Sumber beritajatim.com menyebut, kronologi dugaan aliran uang dalam perkara yang menyeret jajaran direksi KBS mulai terungkap secara utuh. Nilai yang diduga diminta pengacara berkembang dari Rp 100 juta hingga Rp2,2 miliar, dengan janji perkara akan dihentikan oleh penyidik pidana khusus Kejati Jatim, namun perkara tersebut ternyata tetap berjalan.

Sumber tersebut mengatakan, perkara bermula saat Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak pada 2025 lalu melakukan pemeriksaan terkait tenant-tenant di KBS Dalam situasi itu, pihak KBS disebut membutuhkan pendampingan pengacara.

Pengacara yang dihubungi disebut awalnya meminta honor sebesar Rp100 juta. Namun, dalam perjalanannya, pengacara tersebut diduga kembali meminta dana kurang lebih Rp500 juta dengan alasan untuk menghentikan kasus tersebut.

Belakangan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur melakukan penggeledahan dan pemanggilan terkait perkara tersebut. KBS kemudian kembali menghubungi pengacara yang sama.

Pada tahap inilah, menurut kronologi yang dihimpun, muncul permintaan baru dengan nilai total, yakni Rp2,2 miliar. Dana itu disebut dijanjikan akan membuat kasus tersebut dihentikan (Kejari perak dan Kejati).

Namun, dalam kurun waktu tertentu, pengacara tersebut tak menepati janji. Sebab, perkara yang dijanjikan akan dihentikan ternyata tetap berjalan.

KBS kemudian meminta pertanggungjawaban kepada pengacara tersebut. Pengacara itu disebut sempat mengembalikan sejumlah uang, namun ditolak oleh pihak KBS karena dinilai tidak sesuai dengan jumlah yang telah diberikan. Uang tersebut disebut hingga kini masih berada di tangan pengacara.

Pengacara tersebut, menurut keterangan yang dihimpun, berdalih uang yang diterimanya merupakan honorarium.

Dugaan rangkaian peristiwa ini sejalan dengan dokumen analisis yuridis dan skema perkara yang diterima beritajatim.com. Dokumen itu memetakan dugaan tindak pidana korupsi melalui penyertaan atau deelneming yang melibatkan empat peran.

Pertama, oknum advokat disebut sebagai inisiator atau penganjur (uitlokker). Ia diduga menarik keuntungan finansial di luar kontrak jasa hukum resmi dengan menjanjikan penghentian perkara di luar jalur hukum.

Dokumen itu menyebutkan hak imunitas advokat dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat gugur jika terdapat iktikad buruk dan tindak pidana.

Kedua, seorang anggota Badan Pengawas (Bawas) KBS disebut berperan sebagai perantara atau turut serta (medepleger). Ia diduga menyalahgunakan jabatan pengawas BUMD untuk memfasilitasi permintaan dana dari advokat kepada direksi, dengan dalih “pengamanan atau penghentian kasus”.

Ketiga, dua orang direksi KBS diduga berperan sebagai pelaku utama (_pleger_). Keduanya diduga menyetujui pengeluaran kas Perusabaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya tanpa dasar Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan memerintahkan pencairan dana secara non-prosedural.

Dalam dokumen itu disebutkan, prinsip Business Judgment Rule gugur jika terdapat unsur penipuan dan pelanggaran fiduciary duty.

Keempat, Kepala Bagian Keuangan KBS diduga berperan sebagai eksekutor atau pembantu. Ia diduga mencairkan dana kas perusahaan tanpa dokumen dan kuitansi pertanggungjawaban yang sah.

Dokumen itu juga menyebutkan dalih melaksanakan perintah jabatan dalam Pasal 32 KUHP Baru gugur karena perintah tersebut diduga nyata-nyata melawan hukum.

Secara keseluruhan, dokumen tersebut menyimpulkan adanya dugaan kerugian keuangan negara atau daerah. Alasannya, kekayaan PD TS KBS merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara, sehingga pengeluaran tanpa dasar sah dihitung sebagai kerugian keuangan negara.

Keempat peran itu, menurut dokumen tersebut, terikat dalam satu rangkaian penyertaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHP Baru. Selain pidana penjara dan denda, mereka juga disebut berpotensi dikenai pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Tipikor.

Hingga berita ini dibuat, beritajatim.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak KBS, pengacara yang bersangkutan, Kejari Tanjung Perak, dan Kejati Jawa Timur. Semua pihak yang disebut dalam kronologi ini memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan.

Kasi Penkum Kejati Jatim, Adnan Sulistyono saat dikonfirmasi terkait kabar tersebut mengatakan akan diungkapkan dalam pers release.

” Sabar nanti akan dijelaskan dalam pers release,” ujar Adnan.

Sementara Kasi Intel Kejari Perak Ida Bagus Mahendra Iswara saat dikonfirmasi apakah pihaknya pernah menangani perkara KBS pasa tahun 2025 silam belum memberikan jawaban.

” Coba aku cek dulu ya mbak, aku ga monitor,” ungkapnya.

Hingga saat ini masih belum terungkap siapa oknum pengacara yang diduga mengatur pola aliran dana dari KBS tersebut. [uci/ian]