Madiun (beritajatim.com) – Ratusan tiang jaringan internet milik penyedia layanan atau provider berdiri di Ruang Milik Jalan (Rumija) yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun. Ironisnya, pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan bisnis tersebut selama ini belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kondisi itu memunculkan persoalan terkait pengawasan dan optimalisasi aset milik pemerintah daerah. Sebab, infrastruktur yang digunakan untuk menunjang bisnis komersial provider tersebut telah berdiri di sejumlah ruas jalan, tetapi belum ada pemasukan yang diterima Pemkab Madiun dari pemanfaatannya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun, Mohamad Hadi Sutikno, tidak menampik belum adanya pungutan sewa terhadap tiang-tiang jaringan internet tersebut.
Dia menjelaskan, Pemkab Madiun masih menunggu Peraturan Daerah (Perda) tentang pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) selesai dievaluasi Gubernur Jawa Timur. Regulasi itu nantinya menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menarik biaya pemanfaatan aset.
“Belum (sewa), karena perdanya masih evaluasi Gubernur. Kita mungut itu kan harus ada dasar perda. Sekarang perdanya belum turun. Nanti setelah turun kita lakukan penertiban,” ujar Sutikno saat dikonfirmasi, Sabtu (14/11/2026).
Artinya, selama regulasi tersebut belum berlaku, pemanfaatan Rumija oleh provider belum menghasilkan pendapatan bagi daerah. Padahal, keberadaan tiang jaringan internet menjadi bagian dari infrastruktur utama untuk menjalankan bisnis layanan internet kepada masyarakat.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun, Rudy Triswahono. Dia membenarkan hingga kini belum ada pemasukan dari pemanfaatan aset jalan milik Pemkab Madiun tersebut. Menurutnya, regulasi yang menjadi dasar penarikan sewa masih dalam proses fasilitasi Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Selama ini memang belum (ada sewa pemanfaatan aset jalan Pemkab Madiun). Karena perdanya masih difasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi. Penertiban itu tidak bisa dilakukan kalau kita tidak juga kasih fasilitas,” ungkap Rudy.
Dia mengatakan, DPRD bersama Pemkab Madiun tengah mengkaji skema penyediaan infrastruktur pasif milik pemerintah daerah. Salah satu konsep yang disiapkan yakni pembangunan tiang bersama yang nantinya dapat digunakan sejumlah provider.
Dengan skema tersebut, penyedia layanan internet tidak perlu lagi memasang tiang masing-masing di sepanjang ruas jalan. Selain membuat penataan jaringan lebih tertib, fasilitas milik pemerintah daerah itu nantinya juga dapat menjadi sumber pendapatan melalui skema sewa.
“Nanti arah kita satu infrastruktur pasif milik Pemkab yang digunakan bersama-sama. Sewanya nanti setelah kita kasih fasilitas baru kita kasih sewa ke mereka,” tambahnya.
Di sisi lain, menjamurnya tiang jaringan internet di sejumlah ruas jalan juga memunculkan persoalan penataan infrastruktur. Dari pantauan di lapangan, dalam satu titik bahkan terlihat lebih dari dua tiang jaringan internet berdiri berdekatan.
Selain mengganggu estetika lingkungan, pemasangan tiang yang tidak tertata berpotensi membuat ruang jalan semakin semrawut. Aspek keselamatan pengguna jalan juga perlu menjadi perhatian, terutama jika keberadaan tiang maupun kabel jaringan tidak memperhatikan standar pemasangan.
Pesatnya perkembangan bisnis layanan internet semestinya diimbangi dengan kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan aset daerah. Jangan sampai infrastruktur untuk kepentingan bisnis swasta terus berdiri di atas aset publik, sementara potensi pendapatan yang seharusnya bisa diperoleh daerah belum tergarap.
Pemkab Madiun pun dituntut tidak sekadar menuntaskan regulasi. Pendataan jumlah tiang, identifikasi provider, penataan lokasi pemasangan hingga penerapan kewajiban sewa harus menjadi bagian dari langkah penertiban. Dengan begitu, pemanfaatan aset daerah tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi PAD. (rbr/ian)
Link informasi : Sumber
