Terima Bansos dari Bulog dan Bapanas, Warga Blitar: Beras Pecah dan Kurang Bersih
Blitar (beritajatim.com) – Sejumlah warga di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, mengeluhkan kualitas beras dari program bantuan sosial (bansos) pangan yang disalurkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Menurut warga, beras bantuan yang diterima dinilai memiliki kualitas medium yang kurang layak langsung dikonsumsi.
Kondisi fisik butiran beras tersebut dilaporkan banyak yang patah atau tidak utuh. Selain itu, warna beras tampak kusam dan tidak putih bersih. Alhasil, warga penerima manfaat terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan proses penggilingan ulang agar beras tersebut layak dimasak dan dikonsumsi keluarga.
“Iya, ini saya selepkan (gilingkan) lagi agar berasnya bagus dan enak untuk dimakan,” ungkap Siwo, salah seorang warga Kota Blitar kepada beritajatim.com, Selasa (17/11/2026).
Sebagian warga mengaku tidak terlalu terkejut mendapati kondisi beras bansos semacam itu. Pasalnya, pada penyaluran periode-periode sebelumnya, kualitas beras yang diterima kerap kali serupa. Meski keluhan serupa telah berulang kali disampaikan, warga menyayangkan kualitas beras bantuan tak kunjung mengalami perbaikan.
“Wong cuma dikasih, ya kita terima saja, tapi ya gini harus digiling ulang,” tegas Siwo.
Alokasi 500 Ton untuk Kota Blitar, Bulog Hanya Jalankan Tugas Penyaluran
Dalam penyaluran kali ini, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan jatah bantuan beras dengan total berat mencapai 30 kilogram. Jumlah tersebut merupakan rapelan alokasi untuk tiga bulan sekaligus, yakni periode Oktober, November, hingga Desember 2026.
Secara terpisah, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Tulungagung, Yonas Haryadi Kurniawan, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan tahap ketiga ini memang dirancang menggunakan skema distribusi tiga bulan sekaligus. Untuk wilayah Kota Blitar, total kuantitas beras yang dialokasikan mencapai kisaran 500 ton.
“Alokasi bantuan ini untuk tahap ketiga dengan jumlah yang sama, yakni tiga bulan langsung sebanyak 30 kilogram,” jelas Yonas.
Ia menegaskan bahwa pihak Perum Bulog tidak memiliki kewenangan dalam menentukan maupun memverifikasi daftar nama masyarakat penerima bantuan. Lembaganya semata-mata bertindak sebagai operator penyaluran logistik berdasarkan data resmi yang diturunkan pemerintah pusat melalui Bapanas.
“Data penerima kami terima dari BPS (Badan Pusat Statistik) Pusat kepada Bapanas, kemudian diteruskan kepada Bulog untuk selanjutnya disalurkan di daerah-daerah,” pungkasnya. [owi/but]
Link informasi : Sumber