Pemkot Mojokerto Buka Akses Kerja bagi Disabilitas
Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan berbasis kompetensi. Program yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026 tersebut tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan, tetapi juga membuka peluang mereka terserap di dunia kerja.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari meninjau langsung pelaksanaan pelatihan tahap ketiga di Gedung UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Mojokerto, Jalan Raya Jabon, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 16 peserta mengikuti pelatihan tata boga yang berlangsung selama 24 hari kerja, mulai 28 Oktober hingga 24 November 2026.
Mereka terdiri dari enam penyandang disabilitas daksa, sembilan penyandang disabilitas rungu wicara, serta satu penyandang autisme. Setelah menyelesaikan pelatihan, seluruh peserta dijadwalkan mengikuti uji kompetensi pada 25 November 2026.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan, program pelatihan tersebut juga menjadi jembatan antara pencari kerja penyandang disabilitas dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Sebab, data peserta yang telah mengikuti pelatihan di BLK Provinsi Jawa Timur dapat diakses oleh perusahaan sebagai referensi untuk merekrut tenaga kerja sesuai kebutuhan.
“Basis data peserta yang telah mengikuti pelatihan di BLK Provinsi Jawa Timur ini dapat diakses oleh perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dengan demikian, perusahaan memiliki informasi mengenai calon tenaga kerja yang telah mendapatkan pelatihan,” ungkap Ning Ita (sapaan akrab, red) Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, pembangunan inklusif harus diwujudkan melalui program dan kegiatan nyata. Tidak cukup hanya dicantumkan dalam dokumen perencanaan, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut, lanjut Ning Ita, juga menjadi bagian dari komitmen Pemkot Mojokerto dalam menerapkan pengarusutamaan gender di setiap program pembangunan.
“Pengarusutamaan gender bukan hanya sekadar masuk dalam perencanaan, tetapi harus diimplementasikan dalam setiap program dan kegiatan di Kota Mojokerto,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari kemajuan daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, juga dari sejauh mana pembangunan mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok minoritas.
“Ketika berbicara tentang pembangunan, bukan hanya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi ukuran, tetapi juga apakah pembangunan tersebut sudah benar-benar inklusif dan menjangkau seluruh masyarakat, termasuk kelompok minoritas,” imbuhnya.
Secara keseluruhan, pelatihan keterampilan berbasis kompetensi yang digelar Pemkot Mojokerto sepanjang 2024 hingga 2026 telah menjangkau sekitar 900 peserta. Khusus tahun 2026, tercatat sebanyak 192 orang mengikuti berbagai program pelatihan, termasuk 22 penyandang disabilitas.
Program tersebut menjadi salah satu upaya Pemkot Mojokerto untuk memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas agar memiliki keterampilan, sertifikasi kompetensi, serta peluang yang lebih terbuka untuk memasuki dunia kerja. [tin/ian]
Link informasi : Sumber