Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Korupsi Kebun Binatang Surabaya

0

Surabaya (beritajatim.com) – Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan 4 orang tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025-2026, Kamis (19/11/2026) malam.

Keempatnya adalah MN selaku Direktur Keuangan & SDM PDTS KBS, NW selaku Direktur Operasional & Umum PDTS KBS, EES selaku anggota Badan Pengawas PDTS KBS, dan MM selaku advokat pada Kantor Ma’ruf Syah & Partner.

Keempat tersangka langsung ditahan di Cabang Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama 20 hari, terhitung 19 November hingga 8 Desember 2026.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Dr. I Gede Punia Atmaja NR, S.H., M.H mengatakan perkara ini bermula pada Februari 2025. Saat itu, Direksi PDTS KBS dan beberapa karyawan mendapat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi pada pengelolaan sewa tenant.

NW dan MN kemudian menghubungi EES dan menanyakan apakah ada pengacara yang bisa membantu permasalahan PDTS KBS di Kejari Tanjung Perak. EES lalu memperkenalkan NW dan MN kepada MM.

Kepada MM, EES dkk disebut meminta agar perkara di Kejari Tanjung Perak ditutup. Untuk pendampingan itu, MM disebut meminta lawyer fee Rp 100 juta.

Namun, Direksi PDTS KBS disebut menyiapkan dana Rp 500 juta untuk biaya penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak. Dana itu dikeluarkan dari kas PDTS KBS atas persetujuan NW dan MN, lalu diperintahkan kepada Sutini selaku Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS untuk mengeluarkannya.

Uang itu kemudian diserahkan EES kepada MM. Namun, menurut Kejati Jatim, uang tersebut tidak pernah diberikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

Permintaan Naik Jadi Rp 2,41 Miliar

Pada April 2025, Direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS diperiksa Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan tahun 2013 hingga 2024.

Dalam pemeriksaan itu, MM kembali disebut meminta lawyer fee Rp 100 juta dan dana Rp 995 juta. Permintaan itu disebut disetujui NW dan MN.

Setelah itu, permintaan uang MM disebut naik hingga total uang yang dikeluarkan mencapai Rp 2,41 miliar. Namun, menurut Kejati, uang itu juga tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim, dan pemeriksaan perkara PDTS KBS oleh Kejati Jatim tetap berlanjut.

Untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut, NW, MN, dan EES bersama MM disebut bersekongkol membuat perjanjian kerja sama layanan jasa hukum fiktif berupa review SOP KBS dan PKS PKS KBS — serta menerbitkan kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan litigasi senilai Rp 2,41 miliar.

Tujuannya, menurut Kejati, agar uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan itu dapat dipertanggungjawabkan seolah-olah untuk kegiatan yang sah.

Foto BeritaJatim.com
Info Grafis Kasus KBS Jilid 2

Total Rp 3,27 Miliar Tak Dapat Dipertanggungjawabkan

Selain itu, Kejati menemukan pengeluaran kas PDTS KBS pada 2025 sebesar Rp 707.775.022 dan pada 2026 sebesar Rp 152.784.430 untuk kegiatan operasional perusahaan, BBM, pembayaran THR, dan honorarium yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Total keseluruhan uang kas PDTS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kurun 2025 hingga 2026 adalah Rp 3.270.559.452.

Angka itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-940/PW13/5.1/2026 tanggal 11 November 2026.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 603 juncto_ Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang

ng Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Subsidair, mereka dijerat Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU yang sama. [uci/ted]


Link informasi : Sumber

Leave A Reply

Your email address will not be published.