Pemkot Surabaya Tugaskan Dewan Pengawas Ambil Alih Tugas Direksi KBS
Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi menginstruksikan Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS) untuk mengambil alih sementara tugas serta wewenang direksi. Kebijakan darurat tersebut ditempuh guna mengisi kekosongan jabatan anggota direksi sekaligus memastikan operasional lembaga konservasi dan perawatan satwa tetap berjalan normal di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya, Syamsul Hariadi, menjelaskan bahwa penugasan pelaksana tugas tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2026 Pasal 44 tentang Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. Ia juga meminta seluruh jajaran pegawai tetap menjalankan kegiatan operasional perusahaan sesuai ketentuan dan standar operasional prosedur (SOP).
“Kami Pemerintah Kota meminta kepada Dewan Pengawas selaku pelaksana tugas melakukan pengurusan Perumda KBS untuk secara bersama-sama dengan seluruh pegawai menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP,” kata Syamsul, Jumat (20/11/2026).
Syamsul menerangkan bahwa langkah strategis tersebut bertujuan menjaga stabilitas dan keberlangsungan perusahaan selama proses penyidikan hukum berjalan. Ia meminta jajaran Dewas bersama seluruh pegawai tetap fokus menjalankan fungsi serta tanggung jawab masing-masing, terutama dalam memastikan seluruh kebutuhan pokok satwa terpenuhi tanpa kendala.
Pastikan Pakan Satwa Aman dan Serahkan Proses Hukum ke Kejati Jatim
Menurut Syamsul, pemenuhan kebutuhan dasar tersebut mencakup ketersediaan pasokan pakan, pemeliharaan kebersihan kandang dan habitat, hingga pelayanan kesehatan satwa secara berkelanjutan. Seluruh aspek perawatan harian wajib tetap berjalan optimal agar kesejahteraan satwa koleksi KBS tidak terdampak oleh dinamika persoalan hukum yang tengah ditangani.
“Keberlangsungan operasional Kebun Binatang Surabaya menjadi perhatian utama, karena Kebun Binatang Surabaya memiliki tanggung jawab besar dalam pemeliharaan, perawatan, kesehatan, dan kesejahteraan satwa yang berada di dalamnya,” tegasnya.
Terkait perkembangan perkara hukum yang membelit internal perusahaan daerah tersebut, Syamsul menyatakan bahwa Pemkot Surabaya menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Pihak Pemkot menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.
“Kami menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kejati Jatim. Di sisi lain, kesejahteraan satwa tidak boleh terabaikan akibat perkembangan persoalan hukum tersebut,” tandas Syamsul. [asg/but]
Link informasi : Sumber