DPRD Surabaya Minta Pemeriksaan Menstruasi Siswi Dievaluasi, Soroti Privasi dan Hak Anak
Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, dr. Zuhrotul Mar’ah Lailatussolichah, meminta prosedur pemeriksaan menstruasi terhadap siswi di lingkungan sekolah dievaluasi. Dia mengingatkan agar mekanisme pemeriksaan tidak melanggar privasi dan hak anak, terutama jika sampai mengharuskan siswi membuka pakaian atau memperlihatkan bagian tubuh sensitif.
Dr. Zuhro mengatakan, sekolah perlu memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas apabila menerapkan pemeriksaan menstruasi terhadap peserta didik. Aturan tersebut juga harus disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh pihak, termasuk para siswi.
“Kalau SOP-nya sudah ada dan disosialisasikan, serta disetujui kedua belah pihak, tidak masalah. Tetapi yang kita belum tahu, SOP-nya sudah ada atau belum,” kata dr. Zuhro, Jumat (20/11/2026).
Politisi PAN itu menjelaskan, persoalan tersebut perlu dilihat dari dua sisi, yakni kebutuhan sekolah dalam memastikan pelaksanaan aturan serta perlindungan terhadap privasi dan kenyamanan peserta didik. Jika belum ada aturan yang jelas, sekolah perlu membuka ruang mediasi untuk menyepakati mekanisme pemeriksaan yang dapat diterima semua pihak.
Dia juga memahami tantangan tenaga pendidik dalam menghadapi karakter anak-anak saat ini. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak privasi siswi, terlebih pemeriksaan berkaitan dengan persoalan biologis dan bagian tubuh yang bersifat pribadi.
Menurut dr. Zuhro, sekolah dapat menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi dengan memberikan kepercayaan kepada siswi untuk memeriksa kondisi menstruasinya sendiri. Sekolah bisa menyediakan ruang privat di toilet agar peserta didik dapat memeriksa pembalut atau pantyliner tanpa harus memperlihatkan bagian tubuh sensitif.
“Biarkan anak-anak memeriksa sendiri. Mungkin bisa disediakan tempat di belakang pintu toilet. Anak masuk sendiri, memeriksa pembalutnya, kemudian hasilnya ditunjukkan kepada guru. Jadi, sekolah juga harus lebih bijak. Tidak perlu sampai harus buka-bukaan seperti itu,” tegasnya.
Dr. Zuhro menambahkan, kondisi menstruasi setiap perempuan tidak selalu sama. Pada hari-hari tertentu, darah menstruasi bisa keluar sedikit, hanya berupa bercak, bahkan tidak terlihat secara langsung.
Karena itu, mekanisme pemeriksaan harus mempertimbangkan kondisi biologis masing-masing siswi. Sekolah juga perlu menghindari prosedur yang kaku dan berpotensi membuat peserta didik merasa tidak nyaman.
Di sisi lain, dr. Zuhro mengaku Komisi D DPRD Surabaya belum menerima laporan resmi mengenai persoalan tersebut. Dia mengetahui informasi itu melalui pemberitaan dan media sosial.
Meski demikian, dia berharap persoalan ini menjadi bahan evaluasi bagi sekolah maupun Dinas Pendidikan Surabaya. Kejelasan SOP, mekanisme pemeriksaan, persetujuan peserta didik, serta jaminan privasi perlu dipastikan agar kebijakan sekolah tetap sejalan dengan perlindungan hak anak.
Diketahui, polemik pemeriksaan menstruasi mencuat setelah seorang siswi SMP Negeri 21 Surabaya menyampaikan pengaduan melalui Hotline Lapor Cak Eri. Dalam aduannya, siswi tersebut mengeluhkan metode pemeriksaan menstruasi yang berlangsung sejak Jumat, 30 Oktober 2026.
Siswi yang sedang berhalangan salat itu mengaku diminta mengangkat rok dan menurunkan celana dalam untuk memastikan keberadaan pembalut serta bercak darah. Pengaduan tersebut kemudian memicu perhatian publik terhadap prosedur pemeriksaan menstruasi di lingkungan sekolah.[asg/kun]
Link informasi : Sumber