Laporan Warga Sidoarjo Bakal Cepat Ditanggapi, Admin Call Center 112 Dikumpulkan
Sidoarjo (beritajatim.com) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo berupaya memastikan setiap pengaduan masyarakat benar – benar ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
Hal itu dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Layanan Pengaduan Masyarakat melalui Call Center 112 dan SP4N-LAPOR! sekaligus Rakor Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Delta Artha Lt. 3 Sekretaris Daerah Sidoarjo, Jumat (20/11/2026).
Rakor dibuka oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik Diskominfo Sidoarjo Anita Inggit Zaenuris Shofa. Para admin Call Center 112 dan SP4N-LAPOR! dari unsur perangkat daerah, kecamatan, perusahaan daerah (Perusda), puskesmas, dan kelurahan mengikuti rakor tersebut.
Hadir pula admin Bakohumas serta Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) dari unsur perangkat daerah dan Perusda. Sejumlah narasumber juga dihadirkan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas pengelola layanan. Pada sesi monitoring dan evaluasi (Monev) SP4N-LAPOR!, materi
disampaikan oleh Muhammad Khabibie selaku pranata komputer Diskominfo Sidoarjo, Wahyu Prasetya dari PT Jasnita, dan Meyrinda Tobing selaku public speaker.
Sementara pada sesi Monev PPID, Andi Bagus Setiawan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur serta Elok Suciati dari Komisi A DPRD Kabupaten
Sidoarjo hadir sebagai pemateri.
Dalam arahannya, Anita Inggit Zaenuris Shofa menyampaikan bahwa kegiatan itu
menjadi bagian dari upaya Diskominfo Sidoarjo untuk meningkatkan kualitas
pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! dan Call Center 112.
Menurutnya, koordinasi dan evaluasi secara berkala diperlukan agar setiap laporan masyarakat dapat ditangani dengan baik dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.
“Melalui kegiatan rakor ini, kami berharap seluruh admin Call Center 112 dan SP4NLAPOR! dapat semakin meningkatkan koordinasi serta kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat,” katanya.
”Setiap laporan yang masuk harus mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang tepat, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan,” imbuh Anita.
Lebih lanjut, dia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik melalui PPID di masing-masing perangkat daerah. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. ”Pelayanan informasi publik melalui PPID juga perlu terus kita perkuat,” terangnya.
Dari hasil pemantauan, lanjut Anita, masih terdapat beberapa hal yang perlu
ditingkatkan, terutama kemampuan admin dalam mengelola permohonan informasi
melalui website, memantau permohonan yang masuk, hingga memastikan tindak
lanjutnya. ”Termasuk penyempurnaan formulir permohonan informasi secara daring agar lebih mudah digunakan dan proses pelayanannya dapat terdokumentasi dengan baik,” jelasnya.
Berdasarkan hasil pemantauan, pelaksanaan layanan PPID di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih memerlukan penguatan kapasitas admin. Terutama dalam pengelolaan permohonan informasi melalui website, pemantauan permohonan yang masuk, serta tindak lanjut pelayanan informasi kepada masyarakat.
Di samping itu, penyempurnaan formulir permohonan informasi secara daring juga menjadi salah satu perhatian agar proses pengajuan informasi lebih mudah diterapkan, sekaligus mendukung pelayanan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Klinik Layanan PPID OPD Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2026 mengusung tema “Penguatan Tata Kelola dan Optimalisasi
Pelayanan Informasi Publik yang Responsif, Transparan, dan Akuntabel”. Seluruh admin PPID diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kemampuan dalam memberikan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Anita berharap melalui kegiatan tersebut seluruh admin semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam penanganan pengaduan maupun keterbukaan informasi publik.
”Harapan kami, setelah kegiatan ini ada peningkatan kualitas pelayanan, baik dalam penanganan pengaduan maupun keterbukaan informasi publik. Mari kita bangun komunikasi dan koordinasi yang baik agar pelayanan kepada masyarakat semakin responsif, transparan, dan akuntabel. Dengan begitu, kita bersama-sama dapat berkontribusi membangun Sidoarjo menjadi lebih baik,” paparnya.
Melalui kegiatan koordinasi, evaluasi, dan peningkatan kapasitas tersebut, Diskominfo Sidoarjo berharap pengelolaan pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi publik di seluruh perangkat daerah semakin baik.
Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang mudah serta pelayanan pengaduan yang cepat dan tepat, sehingga turut mendukung terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang semakin baik. (isa/ian)
Link informasi : Sumber