Kecam Dugaan Kekerasan Seksual di Kupang, Hj Ansari: Tak Ada yang Kebal Hukum
Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Hj Ansari mengecam keras dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede.
Bahkan legislator senayan dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut juga menegaskan bahwa jabatan dan kekuasaan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum. “Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk pejabat publik,” kata Hj Ansari, Jum’at (20/11/2026).
“Artinya, siapapun yang diduga terlibat dalam tindak pidana harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jabatan publik bukan alasan untuk mendapatkan perlakuan khusus di hadapan hukum,” tegasnya.
Baginya kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata, terlebih melibatkan relasi kuasa antara pejabat dengan masyarakat. “Posisi dan kewenangan seseorang tidak boleh digunakan untuk menekan, mengintimidasi, ataupun memanfaatkan kerentanan orang lain. Sehingga proses hukum harus berjalan profesional, transparan, dan tanpa intervensi,” jelasnya.
“Oleh karena itu, kami meminta agar kepentingan serta keselamatan korban menjadi perhatian utama. Korban harus mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis, dan jaminan keamanan selama menjalani proses hukum,” sambung Hj Ansari.
Tidak hanya itu, ia juga mendorong pemerintah melalui kementerian terkait agar mengambil langkah konkret dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi. “KPPPA maupun Kemensos kami harapkan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendamping untuk memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, serta pemulihan secara menyeluruh,” imbuhnya.
“Artinya jangan sampai korban justru mengalami tekanan atau ketakutan untuk mencari keadilan. Negara harus hadir memberikan perlindungan, memastikan hak-hak korban terpenuhi, dan mencegah terjadinya intimidasi,” sambung Hj Ansari.
Selain itu, ia juga mendorong kepolisian agar mengusut laporan tersebut secara serius, objektif, dan profesional. “Tapi seluruh proses pemeriksaan harus dilakukan dengan tetap menghormati hak korban, menjaga kerahasiaan identitasnya, serta mengedepankan asas praduga tak bersalah,” pintanya.
“Penanganan perkara ini harus menjadi pengingat bahwa hukum harus berdiri tegak tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun latar belakang seseorang. Tak kalah penting yang harus dilindungi adalah korban dan hak-haknya, dan siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkannya melalui proses hukum yang adil,” pungkasnya.
Untuk diketahui, perkara tersebut mencuat setelah seorang mahasiswi berinisial RWM (21) melaporkan dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Yosef Lede. Perkara tersebut masih harus ditangani melalui proses hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Sementara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan NTT telah memberikan pendampingan kepada RWM. Kepala Kantor Perwakilan LPSK NTT, Anselmus Sowa Bolen, menyampaikan bahwa kondisi korban yang sempat mengalami trauma berangsur membaik setelah mendapatkan pendampingan dan perlindungan. [pin/ian]
Link informasi : Sumber