Korupsi KBS Diduga Juga Mengalir ke DPRD Surabaya, Kejati Jatim Lakukan Pendalaman

0

Surabaya (beritajatim.com) – Penyidikan dugaan korupsi pengelolaan keuangan Kebun Binatang Surabaya (KBS) turut menelusuri dugaan aliran dana ke DPRD Kota Surabaya. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mendalami sejumlah pencatatan pengeluaran KBS yang diduga berkaitan dengan pihak-pihak di lingkungan DPRD.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengatakan, penyidik masih mendalami dugaan aliran dana yang berkaitan dengan anggota DPRD Surabaya. Menurutnya, data yang diperoleh saat ini masih tercatat sebagai keperluan internal KBS.

“Sementara untuk keperluan internal, namun akan kita telusuri dan kita dalami (aliran ke DPRD Surabaya),” ujar Punia saat dihubungi beritajatim.com, Sabtu (21/11/2026).

Berdasarkan dokumen yang diterima beritajatim.com, pembukuan KBS mencatat pengeluaran Rp740,7 juta untuk honor narasumber atas nama Pansus, Pimpinan, dan Komisi B DPRD Surabaya sepanjang Januari 2025 hingga Juni 2026. Pembayaran tersebut tercatat dalam dua rekap pengeluaran. Rekap pertama memuat 33 transaksi sepanjang Januari hingga Desember 2025 dengan total Rp545,5 juta. Sementara rekap kedua mencatat 24 transaksi selama Januari hingga Juni 2026 senilai Rp195,2 juta.

Mayoritas kegiatan yang tercantum dalam rekap tersebut berkaitan dengan KBS, mulai dari pembahasan Laporan Keuangan, Rencana Bisnis, Pansus LKPJ Wali Kota, hingga promosi Kebun Binatang Surabaya.

Dokumen penyidikan lainnya juga memuat rincian pembayaran berdasarkan nama penerima dengan total Rp58,3 juta. Dalam dokumen tersebut terdapat 34 entri pembayaran kepada 19 orang. Empat nama tercatat menerima pembayaran dengan nominal terbesar, yakni Rp5,7 juta, Rp5,4 juta, serta dua orang lainnya masing-masing Rp5,2 juta.

Dugaan pengeluaran untuk honor narasumber tersebut merupakan bagian dari penelusuran pengeluaran kas KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain pos honorarium, penyidik juga menemukan pengeluaran untuk bahan bakar minyak (BBM) dan pembayaran tunjangan hari raya (THR).

Perlu diketahui, penyidik Kejati Jatim pada Kamis (19/11/2026) menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya tahun anggaran 2025-2026.

Keempat tersangka tersebut adalah MN selaku Direktur Keuangan dan SDM, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES selaku anggota Badan Pengawas, serta MMS yang berprofesi sebagai advokat.

Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, total dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3.270.559.452.

Aspidsus Kejati Jatim menjelaskan, dana tersebut berasal dari dua kelompok pengeluaran. Sebagian besar, yakni Rp2,41 miliar, diduga mengalir melalui skema pendampingan hukum. Sisanya, Rp707.775.022 pada 2025 dan Rp152.784.430 pada 2026, merupakan pengeluaran yang dicatat untuk BBM, pembayaran THR, dan honorarium.

Untuk aliran Rp2,41 miliar tersebut, penyidik menduga MMS meminta lawyer fee Rp100 juta serta Rp500 juta yang disebut untuk penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak. Pola serupa kembali terjadi saat Kejati Jatim memeriksa keuangan KBS hingga totalnya mencapai Rp2,41 miliar. Uang tersebut diduga tidak pernah diserahkan kepada penyidik.

Untuk menyamarkan pengeluaran itu, para tersangka diduga membuat perjanjian jasa fiktif, perjanjian kerja sama (PKS) fiktif, dokumen kajian SOP, hingga kuitansi honorarium.

Penyidikan masih berlanjut. Tim penyidik Kejati Jatim mendalami kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak lain dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan KBS. [uci/beq]


Link informasi : Sumber

Leave A Reply

Your email address will not be published.