Bondowoso (beritajatim.com) – Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Bondowoso menyampaikan uneg-unegnya. Persoalan pupuk dan honor lelah mendominasi.
Widodo, Koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Pakem mengatakan, di wilayahnya persoalan pupuk punya kendala terbanyak.
“Tapi kami sudah berkomunikasi dengan kios pupuk, sehingga bisa berjalan baik,” ungkapnya di depan Pj Bupati Bondowoso dalam acara sapa PPL Pertanian beberapa waktu lalu.
Ia mengeluhkan nihilnya honor tambahan untuk tim verifikasi faktual (verfal) yang bekerja mendatangi kios pupuk.
“Pada saat gaji kita di awal nggak ada masalah. Kalau akhir bulan, berangkatnya agak beda. Mohon ada honor untuk teman-teman verfal,” pintanya.
Fatmawati dari BPP Maskuning yang meliputi kecamatan Tamanan, Jambesari, Pujer dan Tlogosari juga senada.
“Untuk mencetak RDKK itu teman-teman tidak ada anggaran. Padahal itu diminta kios dan distributor. Di Disperta anggaran tidak ada,” curhatnya.
Oleh sebab itu, ia berharap ke depan ada biaya operasional untuk PPL Pertanian dalam hal tersebut.
“Pengentri RDKK masing-masing kecamatan ini ada 2 orang. Tahun 2022 ada 4. Namun ini tidak ada honornya atau ganti lelah,” katanya. Ia menyebut, total personel di BPP Maskuning sebanyak 42 personel yang juga membutuhkan kesejahteraan.
Sugeng, Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Penyuluh Pertanian mengusulkan adanya sinkronisasi antara program pertanian dengan potensi di lapangan.
“Di Desa Kejayan ada budidaya bawang merah. Perlu disinkronisasi. Semoga ada demplot minimal di tingkat kecamatan. Syukur-syukur di tingkat desa,” usulnya.
Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Bondowoso, Hendri Widotono hingga berita ini ditulis belum bisa dikonfirmasi.
Upaya konfirmasi via sambungan telepon maupun pesan singkat belum direspon oleh yang bersangkutan. [awi/beq]
Link informasi : Sumber
